Month: December 2024

Ilustrasi judi. (Foto: Ghana Talks Radio) Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tegas berkomitmen...

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak perusahaan digital untuk bersinergi dalam memberantas aktivitas judi online yang...

Oleh: Aldo Setiawan Fikri* Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius, terutama karena banyak di antaranya menyamar sebagai...

Oleh: Sani Ansari )* Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia terus memperkuat upaya pemberantasan judi online (judol) di berbagai platform digital dengan langkah-langkah...

Jakarta – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan harapan baru bagi perekonomian Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia Timur melalui pembangunan Ibu...

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 12 Februari...

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan penyesuaian tarif Pajak...

Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akandiberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalammemperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat.  Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada kelompok rentan sambilmemastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi landasan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan PPN 0% berlaku untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, serta angkutanumum.  Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompokmasyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga memberikansubsidi untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita.  Dukungan tersebut diiringi dengan alokasi stimulus senilai Rp265,6 triliun pada tahun 2025 yang diarahkan pada perlindungan sosial dan insentif perpajakan. Mayoritas manfaat dari insentif tersebut dinikmati oleh rumah tangga, UMKM, dan dunia usaha. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen penting dalampembangunan berkelanjutan. Dengan penyesuaian tarif PPN, pemerintah memilikiruang lebih luas untuk memperkuat pembiayaan subsidi dan bantuan sosial.  Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan,...