Prabowo Pastikan Pemerintah Hadir dalam Penanganan Pascagempa NTT

Oleh : Dimas Aryaputra
Gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menguji kesigapan pemerintah dalam menghadapi bencana sekaligus memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bali menuju NTT pada Rabu pagi, 26 Agustus 2026, untuk melihat langsung kondisi pengungsi serta perkembangan penanganan pascagempa di sejumlah daerah Pulau Flores.

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda pemerintahan, tetapi menjadi sinyal bahwa persoalan warga terdampak bencana tidak boleh berhenti pada laporan administratif dari pusat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa.

Menurut Prasetyo Hadi, sejak hari pertama bencana, Prabowo telah memerintahkan agar bantuan disalurkan secara cepat, terarah, dan merata kepada masyarakat di wilayah terdampak. Langkah tersebut terlihat dari penyaluran bantuan pada 15 hingga 24 Agustus 2026 yang mencapai 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, perangkat komunikasi, serta dua unit rumah sakit lapangan.

Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pengerahan fasilitas kesehatan tanggap bencana. Pras, sapaan Prasetyo Hadi, menjelaskan KRI Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dan difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Sementara itu, RS Kapal Ksatria Airlangga berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak.

Di tingkat daerah, rumah sakit lapangan juga telah beroperasi di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, khususnya untuk pelayanan operatif. Sebanyak 29 tindakan operasi telah dilakukan secara kumulatif. Rumah sakit lapangan lainnya berada di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, guna mendukung pelayanan kesehatan darurat, tindakan operasi, dan perawatan korban gempa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa respons pemerintah tidak hanya bertumpu pada distribusi logistik, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar warga, terutama keselamatan dan kesehatan.

Namun, ujian sebenarnya justru berada setelah masa tanggap darurat berakhir. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan melanjutkan pemulihan secara bertahap melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak serta rekonstruksi infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan. Komitmen tersebut penting karena masyarakat korban bencana membutuhkan kepastian jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat ketika perhatian publik sedang tinggi.

Dukungan anggaran menjadi bagian penting dari penanganan tersebut. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tambahan belanja tidak terduga (BTT) berupa bantuan kemasyarakatan Presiden telah ditransfer pada Senin, 24 Agustus 2026. Total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Menurut Tito Karnavian, seluruh tambahan BTT tersebut telah ditransfer sehingga pemerintah daerah dapat segera menggunakannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. Penyaluran dana itu diharapkan mempercepat kebutuhan mendesak sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak gempa. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga penting agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Kehadiran pemerintah di lapangan juga memiliki nilai psikologis bagi warga yang sedang menghadapi ketidakpastian. Setelah kehilangan tempat tinggal, akses layanan, atau sumber penghasilan, masyarakat membutuhkan bukan hanya bantuan material, tetapi juga kepastian bahwa pemulihan akan dilakukan secara terencana. Karena itu, kunjungan Presiden dan keterlibatan langsung berbagai kementerian serta lembaga perlu diikuti langkah konkret yang terukur, mulai dari pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sekolah dan fasilitas umum, hingga penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut akan membuat penanganan bencana lebih menyeluruh dan tidak berhenti pada fase darurat.

Dalam perspektif lebih luas, respons terhadap gempa NTT menjadi momentum menilai konsistensi pemerintahan Prabowo selama setahun menjalankan mandatnya. Keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari pembangunan dan kebijakan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara bergerak cepat ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Koordinasi lintas lembaga, pengiriman bantuan dalam jumlah besar, penguatan fasilitas kesehatan, serta dukungan anggaran daerah menunjukkan upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif.

Pada akhirnya, kehadiran Prabowo di NTT harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan korban gempa tidak menghadapi bencana seorang diri. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga koordinasi, transparansi, serta kecepatan pelayanan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal proses pemulihan sehingga setiap rupiah anggaran dan setiap bantuan memberikan manfaat nyata. Bencana memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi negara dapat memastikan warga terdampak memiliki alasan untuk percaya bahwa pemerintah hadir, bekerja, dan tidak meninggalkan mereka hingga proses pemulihan selesai.

*) Analis Kebijakan Penanggulangan Bencana