Penanganan Karhutla Terpadu Lindungi Warga, Hutan, dan Kualitas Udara

Oleh: Dwi Saputri)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan api yang membakar vegetasi. Dampaknya dapat meluas terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, kelestarian hutan, hingga habitat satwa liar. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja terpadu yang menggabungkan operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, perlindungan masyarakat, serta penanganan dampak lingkungan.

Upaya tersebut terus diperkuat pemerintah di sejumlah wilayah rawan karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan berhasil memadamkan karhutla seluas 3.799,73 hektare di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan selama periode 24–30 September 2026.

Berdasarkan data BNPB, Sumatera Selatan mencatat luas pemadaman tertinggi mencapai 1.554,46 hektare. Selanjutnya, Kalimantan Tengah mencapai 846 hektare, Jambi 477,50 hektare, Kalimantan Barat 413,30 hektare, Kalimantan Selatan 349,44 hektare, dan Riau 96,03 hektare.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan untuk memperkecil selisih antara luas lahan terbakar dan area yang berhasil dipadamkan, terutama pada lahan gambut. Menurutnya, kondisi karhutla di lapangan sangat dinamis sehingga data luas kebakaran maupun pemadaman dapat berubah dari waktu ke waktu.

BNPB bersama tim gabungan terus menangani titik-titik api aktif, terutama pada lahan gambut dan kebakaran bawah permukaan yang berpotensi menjalar ke area lain. Penanganan juga diprioritaskan pada wilayah dengan potensi penyebaran api tinggi, termasuk kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air.

Besarnya tantangan penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas instansi yang kuat. TNI menjadi institusi dengan jumlah personel terbesar, yakni 14.258 personel, dengan dukungan peralatan dari Kementerian Pertahanan dan tiga matra TNI berupa pompa pemadam, selang, nozzle, alat pelindung diri, tabung oksigen, masker, drone, pompa punggung, ekskavator, serta berbagai perlengkapan lainnya.

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki satu tujuan untuk menanggulangi karhutla secara efektif dan efisien melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Upaya tersebut melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Manggala Agni, pemadam kebakaran, BMKG, Masyarakat Peduli Api, pengelola atau pemegang konsesi, serta unsur kesehatan yang membantu masyarakat terdampak.

Kolaborasi tersebut diperkuat melalui operasi darat dan udara. Sebanyak 61 unit armada udara disiagakan, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing. Sementara itu, operasi darat dilakukan melalui patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.

Penanganan karhutla juga disertai pemantauan kualitas udara untuk melindungi masyarakat dari dampak asap. Berdasarkan pemantauan berbasis PM2,5, sebagian besar wilayah Indonesia masih mencatat kualitas udara dalam kategori baik hingga sedang. Sementara itu, pada sejumlah wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara, khususnya di beberapa bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua, pemantauan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

Perlindungan juga dilakukan terhadap hutan dan satwa liar terdampak. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan. Setiap laporan mengenai satwa terdampak diverifikasi dan dilanjutkan dengan asesmen lapangan untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

Di tengah berbagai upaya tersebut, kewaspadaan tetap perlu dijaga. Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga 4 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB, secara nasional terdeteksi 527 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Jumlah tersebut turun 139 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 666 hotspot.

Penurunan jumlah hotspot merupakan perkembangan positif, tetapi kesiapsiagaan tetap diperlukan. Karhutla sangat dipengaruhi kondisi cuaca, karakteristik lahan, ketersediaan air, serta aktivitas di lapangan. Terlebih pada lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul apabila tidak ditangani secara menyeluruh.

Upaya pemerintah dalam mengerahkan personel, memperkuat operasi darat dan udara, serta melibatkan berbagai unsur dalam pengendalian karhutla patut diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pemadaman sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan. Konsistensi penanganan perlu terus dijaga agar risiko kebakaran dan dampak asap dapat semakin ditekan.

Karena itu, penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan mencegah kebakaran meluas, mengurangi paparan asap terhadap masyarakat, menjaga kualitas udara, serta melindungi hutan dan keanekaragaman hayati.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, Manggala Agni, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat. Penanganan yang terpadu dan berkelanjutan menjadi kunci agar pengendalian karhutla tidak hanya mampu memadamkan api, tetapi juga melindungi warga, menjaga hutan, dan mempertahankan kualitas udara.

)* Pemerhati isu sosial – ekonomi