Pemerintah Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Wilayah Prioritas
JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas, terutama Sumatra dan Kalimantan. Langkah ini mencakup pemadaman darat, operasi udara, pemantauan titik api, serta pencegahan kebakaran baru. Penguatan tersebut menjadi penting untuk melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan membatasi dampak kabut asap.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mempercepat langkah mitigasi untuk menghentikan perluasan titik api serta memastikan kebutuhan operasional dalam penanganan karhutla terpenuhi.
“Saya sudah lihat situasi kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi, yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan pemenuhan kebutuhan penanganan, termasuk penambahan helikopter, peralatan pemadaman, dan mesin bor air. Ia menegaskan langkah hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
“Kita akan tambah helikopter, peralatan, mesin bor air, dan kebutuhan lainnya. Yang penting kita segera hentikan perluasan titik api,” ujar Prabowo.
Di Kalimantan Tengah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Ahmad Toyib mengatakan pemerintah daerah bersama unsur terkait terus mengoptimalkan penanganan terpadu.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus bergerak melakukan penanganan di lapangan. Upaya dilakukan secara maksimal untuk mencegah api meluas serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan,”ujar Toyib.
Upaya tersebut melibatkan ribuan personel gabungan, dukungan helikopter untuk water bombing, patroli udara, dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah daerah juga memperkuat patroli pencegahan serta mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan turut mendorong penguatan operasi di wilayah prioritas.
“Tim gabungan harus terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga kegiatan pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas, pemerintah harus memastikan ketersediaan masker dan layanan kesehatan bagi warga terdampak,”ujar Daniel.
Perkembangan terbaru menunjukkan tantangan masih berlangsung. Kementerian Kehutanan mencatat 527 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional, turun dari 666 titik sehari sebelumnya. Namun, Kalimantan Tengah masih mencatat peningkatan dari 96 menjadi 116 titik.
Situasi ini menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan, respons cepat, dan keterlibatan masyarakat. Melalui kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, relawan, serta warga, penanganan karhutla diarahkan agar semakin terukur demi melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (*)
