Pengamat Keamanan Nasional: Karhutla Berpotensi Picu Krisis Kesehatan dan Farmasi
JAKARTA, 12 Oktober 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi memicu krisis kesehatan masyarakat hingga mengganggu pasokan obat-obatan dan pembiayaan layanan medis. Pemerintah diminta memperkuat sistem peringatan dini untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang dapat mengancam ketahanan kesehatan nasional.
Pengamat Keamanan Nasional, Michael Haratua Rajagukguk, menilai karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman keamanan nontradisional yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Dampak karhutla harus dilihat lebih luas, bukan hanya dari kerusakan lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan masyarakat, ketahanan pasokan obat, dan keberlangsungan pelayanan medis,” kata Michael.
Menurut dia, paparan kabut asap berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan serta memperburuk penyakit jantung dan paru-paru. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.
Selain meningkatkan jumlah pasien, karhutla juga berpotensi menekan persediaan obat pernapasan, oksigen medis, dan perlengkapan kesehatan. Gangguan penerbangan maupun transportasi logistik akibat kabut asap dapat memperlambat distribusi obat, terutama ke daerah terpencil.
Dari sisi ekonomi, peningkatan kebutuhan pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, dan pelayanan kegawatdaruratan berpotensi menambah beban rumah tangga serta pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, besarnya dampak terhadap pembiayaan kesehatan tetap perlu diukur berdasarkan data pelayanan dan klaim.
Bank Dunia memperkirakan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menimbulkan kerugian sekitar Rp221 triliun. Sementara itu, kebakaran pada 2019 diperkirakan menyebabkan kerugian sekitar 5,2 miliar dolar AS. Angka tersebut mencakup kerugian berbagai sektor, bukan semata-mata biaya kesehatan.
Michael mendorong pemerintah menerapkan pendekatan forecasting dan early warning dengan mengintegrasikan data kualitas udara, perkembangan kebakaran, tren penyakit pernapasan, kapasitas rumah sakit, serta ketersediaan obat esensial.
“Peringatan dini harus mampu mendeteksi potensi lonjakan pasien dan gangguan distribusi obat sebelum berkembang menjadi keadaan darurat kesehatan,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, termasuk menyediakan cadangan obat esensial dan jalur distribusi alternatif. Koordinasi BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup diperlukan untuk memperkuat pemantauan serta pengendalian kawasan rawan kebakaran.
Menurut Michael, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan. Kemampuan negara melindungi masyarakat, menjaga ketersediaan obat, dan memastikan layanan kesehatan tetap berjalan juga menjadi indikator penting ketahanan nasional.
