Payung Hukum Siap Diteken Presiden, BPOM Dukung Penuh Program MBG
Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan BPOM sebagai salah satu lembaga negara yang terlibat...
Politik
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi untuk Tingkatkan Kualitas Program MBG
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan, inisiatif...
Pemerintah Pastikan Program MBG Tetap Berjalan, Fokus pada Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Gizi
Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa...
Pemerintah Pastikan Penanganan Kasus Keracunan MBG Berjalan Cepat
Jakarta - Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan Makan...
Pemerintah Kerahkan Tim Investigasi Ahli Tangani Kasus Keracunan MBG
Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan...
Pemerintah Evaluasi Kinerja Mitra SPPG Untuk Jamin Kualitas MBG
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya...
Pemerintah Jamin Transparansi Penanganan Kasus Keracunan MBG
Oleh: Ardian Prakoso *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Dengan...
Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset Sesuai Aspirasi 17+8
Jakarta - Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari...
Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset untuk Jawab Aspirasi 17+8
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah resmi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas desakan publik yang terkonsolidasi dalam...
DPR Respon Aspirasi 17+8 Lewat RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2026
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
