Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah Mengurangi Kesenjangan Pembelajaran 
Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah Menjadi Fondasi Pemerataan Pendidikan 
MBG 2.0 Menandai Peralihan dari Perluasan Menuju Penguatan Kualitas 
Keselamatan Anak Menjadi Ukuran Utama Keberhasilan MBG 2.0 
Respons Cepat dan Terpadu Atasi Karhutla di Sejumlah Wilayah 
Pengesahan KUHP dan KUHAP Baru Jawab Tantangan Penegakan Hukum Modern
Oleh : Syaiful Rahman )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru...
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Tandai Era Baru Penegakan Hukum di Indonesia
JAKARTA — Indonesia resmi memasuki era baru penegakan hukum nasional setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum...
Perlindungan Kebebasan dan Keadilan, Fokus Utama KUHP dan KUHAP Baru
JAKARTA — Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menandai pergeseran...
Relokasi Permanen dan Layanan Dasar Dipercepat, Penanganan Pascabanjir di Sumatra Tunjukkan Progres
Jakarta - Upaya relokasi permanen dan percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatra terus menunjukkan progres...
Pemerintah Percepat Normalisasi Sungai Batang Sumpur dan Muara Pisang, Kunci Reduksi Risiko Banjir Susulan di Sumatera
SUMBAR - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan mempercepat normalisasi...
Transisi dari Darurat ke Pemulihan di Sumatra Jadi Momentum Perbaikan Jalan, Jembatan dan Hunian
Oleh : Andi Nugroho Sumatra, dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, baru saja melewati periode yang penuh tantangan akibat rangkaian...
Jumlah Titik Jalan Fungsional Naik Signifikan, Infrastruktur Sumatra Pascabanjir Kian Pulih
Oleh : Putroe Siron )* Pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menunjukkan progres yang...
Pemerintah Tanggung PPh 21 Sepanjang 2026, Daya Beli Masyarakat Dijaga
Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung negara...
Pemerintah Bebaskan PPh 21, Stimulus Fiskal Untuk Dongkrak Daya Beli Kelas Menengah
Jakarta — Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan strategis di bidang fiskal guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Melalui pembebasan Pajak Penghasilan...
PPh 21 Ditanggung Pemerintah 2026, Langkah Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Oleh : Siti Aisyah )* Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) yang resmi diberlakukan sepanjang 2026 menjadi...