Danantara Disiapkan Jadi Jembatan Modal dan Industri Nasional
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang...
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang...
JAKARTA – Prabowo Subianto mengajak investor asing, Amerika Serikat untuk terlibat aktif dalam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan melalui sovereign...
Oleh: Arisya Ramadhani *) Transformasi ekonomi Indonesia saat ini sedang diarahkan pada penguatan struktur industri yang lebih terintegrasi melalui optimalisasi sumber daya...
Oleh: Asep Syahroni)* Penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai motor penggerak hilirisasi dan investasi nasional semakin menemukan momentumnya. Dalam forum Business...
Oleh: Arga Pratama )* Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepattransformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah pola eksporbahan mentah menjadi produk bernilai tambah, tetapi dirancang sebagai fondasipenguatan struktur industri dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan 18 proyek hilirisasi kepada pelaku usaha Amerika Serikat dalam forum di US Chamber of Commerce, Washington DC. Presiden menilai percepatan pembangunan industripengolahan menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak lagi bergantung pada eksporkomoditas mentah. Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi besar untukmendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, danmemperkuat fondasi industri nasional. Pemerintah juga menyiapkan proyek pengolahansampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS sebagai bagian dari integrasi hilirisasidengan agenda ketahanan energi dan pengelolaan lingkungan. Dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek, pemerintah mengandalkanperan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia sebagai motor investasi. Presiden berpandangan bahwa penguatan industri pengolahan akan menjadi kunciagar Indonesia mampu naik kelas dalam rantai pasok global, sekaligus menarikperusahaan internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi strategisdi kawasan. Akselerasi hilirisasi juga diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Langkah ini diarahkan untuk memastikanefisiensi logistik sehingga industri pengolahan dapat tumbuh dengan biaya yang kompetitif dan distribusi yang lancar. Di sektor energi dan mineral, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwapemerintah terus mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secaraterintegrasi. Rantai produksi mencakup pertambangan nikel, smelter, fasilitas HPAL, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt telah beroperasi sejak 2023 dan akandiperluas dengan tambahan 20...
Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan isu terkait pembayaran insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan...
Jakarta—Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan mekanisme insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Belakangan ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diserang dengan narasi kritis bahwa insentif Rp6 juta per hari yang...
Oleh : Muhammad Nanda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi perhatian publik. Salah satu aspek yang belakangan ramai diperbincangkanialah pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam dinamika ruang digital, kebijakan tersebut sempat dipersepsikan secara beragam. Namun, jika ditelaah secara komprehensif berdasarkan regulasi dan penjelasan resmi, insentif SPPG dalam skema MBG sejatinya berjalan dengan mekanisme yang jelas, terukur, serta dilandasipertimbangan efisiensi dan percepatan program. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemberian insentif hariantersebut justru jauh lebih efisien dibandingkan apabila negara harus membangun seluruh fasilitasdan infrastruktur SPPG secara mandiri dari nol. Dalam kerangka kebijakan publik, efisiensianggaran bukan semata-mata soal besaran nominal, melainkan tentang optimalisasi sumber dayauntuk menghasilkan dampak maksimal dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menggandengmitra yang telah berinvestasi membangun dapur dan sarana pendukung, negara dapatmempercepat implementasi program tanpa harus melalui proses panjang pengadaan lahan, tender konstruksi, serta pengadaan peralatan secara terpusat. Pertimbangan waktu menjadi variabel krusial dalam pelaksanaan MBG. Program ini menyasarpemenuhan gizi anak-anak dan generasi muda, yang kualitas pertumbuhannya tidak dapatditunda. Setiap keterlambatan berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterimapenerima manfaat. Oleh karena itu, insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus strategiuntuk memastikan kesiapan fasilitas tetap terjaga sesuai komitmen. Dalam analogi yang disampaikan Kepala BGN, skema tersebut menyerupai komitmen penyewaan fasilitas yang dibayar berdasarkan kesepakatan waktu, bukan semata-mata pada frekuensi penggunaan harian. Perspektif ini menegaskan bahwa yang dibayar negara bukan hanya aktivitas distribusi makanan, melainkan juga kesiapan sistem, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang setiap hari harussiaga. Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) turut memberikanklarifikasi atas beredarnya narasi yang menyebut mitra SPPG meraup keuntungan bersih hinggaRp1,8 miliar per tahun. Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menjelaskan bahwa perhitungantersebut tidak mencerminkan kondisi riil karena tidak memperhitungkan berbagai komponenbiaya operasional. Insentif yang diterima mitra masih bersifat bruto dan harus dialokasikan untukmanajemen yayasan, pengelolaan keuangan, pemeliharaan fasilitas, sertifikasi, hingga dukunganterhadap relawan. Sekretaris Jenderal Gapembi, Hasan Basri, juga menegaskan bahwa pemahaman yang keliruterhadap skema insentif berpotensi menimbulkan disinformasi. Dengan kebutuhan investasi awalper unit SPPG yang mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, pengembalian modal dalam duatahun pun belum tentu sepenuhnya tercapai. Artinya, insentif tersebut lebih tepat dipahamisebagai dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi jangkamenengah, bukan keuntungan instan tanpa beban biaya. Jika dilihat dari skala program, dampak ekonomi yang ditimbulkan MBG tidak dapat diabaikan. Dengan telah terbangunnya sekitar 24.000 unit...
Jabar - Kepala Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, Deden Gunaefi, menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa...