Bansos Jadi Bukti Nyata Negara Hadir Sejahterakan Masyarakat Papua
Oleh : Loa Murib
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masif dan merata hingga ke daerah-daerah pedalaman, negara membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Bansos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh bansos triwulan IV tahun 2025 tuntas disalurkan pada November mendatang. Hingga akhir Oktober, lebih dari 14 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia telah menerima haknya, termasuk masyarakat di Papua. Menurutnya, proses penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, baik lewat rekening bank maupun kantor pos, dengan memastikan setiap penerima manfaat diverifikasi kelayakannya secara ketat. Pemerintah juga melakukan penambahan penerima baru sebanyak lebih dari 500 ribu keluarga untuk memastikan tidak ada masyarakat rentan yang terlewat dari jangkauan bantuan.
Langkah strategis tersebut juga tercermin dari upaya konkret yang dilakukan pemerintah daerah di Papua. Di Kabupaten Deiyai, Dinas Sosial menggandeng PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial sembilan bahan pokok (Bansos Sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III senilai Rp13 miliar. Kepala Dinas Sosial Deiyai, Yulita Bidau Mote, menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut dialokasikan untuk tiga program utama, yakni pemberdayaan masyarakat, bantuan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Dari total anggaran, sebesar Rp3 miliar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan tunai, sementara Rp10 miliar difokuskan pada program PKH dan penanganan keluarga miskin.
Pemerintah daerah Deiyai memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur ini. Asisten I Setda Kabupaten Deiyai, Simon Mote, menilai bahwa upaya Dinas Sosial telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar bansos benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, sesuai dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah seperti Daba, Miyaa, dan Dobiyo. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga aparat keamanan, sebagai bentuk transparansi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan.
Sementara itu, penyaluran bantuan serupa juga berlangsung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebanyak 25.686 warga di 51 distrik dan 517 kampung menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH tahap III dengan total dana mencapai Rp26,6 miliar. Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan secara simbolis kepada perwakilan kepala distrik dan kepala suku, mengingat tantangan geografis yang sangat berat di wilayah pegunungan Yahukimo. Sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara, sementara beberapa distrik lain terletak di daerah rawa dan lembah yang memerlukan akses melalui jalur darat dan sungai.
Asisten I Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan bahwa program bansos tersebut menjadi bukti kehadiran nyata pemerintah pusat di tengah masyarakat pegunungan Papua yang selama ini menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses logistik. Ia berharap agar proses penyaluran dapat berjalan tertib dan tepat sasaran sehingga manfaat bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Kepala Dinas Sosial Yahukimo, Lintikon Kenanggalem, juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat distrik dan pendamping sosial dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan, serta berharap ke depan bantuan dapat langsung menjangkau kampung-kampung di wilayah terpencil.
Program bansos di Papua bukan hanya sekadar bentuk bantuan finansial, melainkan juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), banyak keluarga yang kini lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan gizi anak. Program ini juga memiliki efek domino terhadap stabilitas sosial, karena mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan memperkuat ikatan sosial antarwarga di daerah-daerah terpencil.
Kehadiran negara melalui kebijakan sosial seperti bansos memiliki arti penting dalam konteks pembangunan Papua. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, program ini menjadi jembatan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya mengefektifkan proses verifikasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos di Papua lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Bansos yang tersalurkan di berbagai wilayah Papua membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana seperti PT Pos Indonesia memperlihatkan sinergi yang kuat dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, tidak membeda-bedakan wilayah, dan memberikan perhatian yang setara bagi seluruh anak bangsa.
Ke depan, keberlanjutan program bansos di Papua diharapkan semakin berdampak luas, tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga pemberdayaan produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dengan semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, program bansos menjadi fondasi penting untuk membangun Papua yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan mandiri, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
