Ketegasan Negara Menjaga Papua melalui Keberhasilan Apkam Menindak OPM
Oleh: Yohan Yikwa *)
Keberhasilan Satuan Tugas Komando Operasi (Satgas Koops) TNI Habema merebut dua markas utama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo pada 22 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI sekaligus memberikan perlindungan riil kepada masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di bawah ancaman kelompok bersenjata. Operasi yang berlangsung di kawasan Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menunjukkan efektivitas pendekatan negara dalam memenuhi fungsi keamanan dengan tetap memprioritaskan keselamatan masyarakat sipil. Peristiwa ini bukanlah sekadar keberhasilan taktis di medan, tetapi juga refleksi dari kebijakan pemerintah yang konsisten menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap kelompok yang melakukan kekerasan adalah bagian integral dari upaya menciptakan stabilitas dan pembangunan.
Patroli keamanan yang digelar sejak malam hari pada 21 Januari 2026 dan berujung pada penguasaan Markas Sisibia serta Markas Yalenang memperlihatkan kedalaman perencanaan serta disiplin militer yang kuat. Operasi ini dijalankan sebagai respons terhadap berbagai ancaman nyata yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan jalannya layanan publik setempat, termasuk penembakan terhadap pesawat dan kendaraan aparat serta pembakaran fasilitas pendidikan, yang sempat menjadi berita utama lokal beberapa pekan sebelum operasi diluncurkan. Fakta bahwa gangguan-gangguan tersebut terjadi secara berulang menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi bukanlah klaim semu, melainkan tantangan keamanan nyata yang harus ditangani secara tegas dan profesional.
Keputusan pemerintah melalui TNI untuk melakukan tindakan terukur semacam ini sejatinya adalah wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keselamatan warga negara di seluruh penjuru tanah air. Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa penguasaan Jalan Gunung memiliki nilai strategis penting untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga di Kabupaten Yahukimo. Pernyataan ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan keamanan sebagai prasyarat bagi terselenggaranya proses pembangunan sosial-ekonomi di Papua, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini menjadi titik rawan konflik.
Operasi yang berhasil merebut markas OPM tidak dilakukan secara gegabah. Pasukan infiltrasi secara terukur mengidentifikasi dua basis penting kelompok bersenjata di Markas Sisibia dan Markas Yalenang, kemudian memasuki wilayah tersebut pada dini hari. Kontak senjata tidak terhindarkan, namun keberhasilan pasukan TNI menguasai lokasi dan menemukan berbagai bukti materiil, seperti senjata api, amunisi, perangkat komunikasi, serta dokumen organisasi, menunjukkan bahwa dampak operasional ini jauh lebih besar daripada sekadar simbol kemenangan. Bukti-bukti ini menjadi bahan penting bagi aparat untuk melakukan pendalaman intelijen dan merancang langkah lanjutan yang lebih efektif dalam mengatasi jaringan OPM secara struktural.
Salah satu aspek yang layak diapresiasi adalah profesionalisme prajurit TNI di medan operasi. Tidak adanya korban jiwa maupun luka dari pihak TNI mencerminkan tingkat kesiapsiagaan dan standar operasi yang tinggi. Penguasaan markas dilakukan dengan upaya semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko terhadap pasukan sendiri dan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat kredibilitas TNI sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip kebijakan pemerintah yang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan keamanan.
Selain itu, operasi ini mendapat dukungan signifikan dari elemen masyarakat setempat. Dukungan semacam ini penting karena tanpa kepercayaan dan kerja sama warga, mustahil upaya stabilisasi keamanan dapat berjalan efektif. Ketika warga merasakan negara hadir untuk melindungi, bukan justru menjadi ancaman bagi kesejahteraan mereka, maka ruang bagi kelompok ekstrem untuk meraih dukungan sosial akan menyusut. Keberhasilan operasi ini membuka kesempatan lebih luas bagi dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua, untuk bersama-sama membangun kondisi yang damai dan produktif.
Kerja keras TNI di Yahukimo bahkan mencerminkan konsistensi pendekatan komprehensif yang selama ini digulirkan pemerintah di Papua. Misalnya, operasi TNI yang dilakukan beberapa minggu sebelumnya berhasil menyelamatkan belasan pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak di pegunungan Papua Tengah, tanpa kontak senjata, menegaskan bahwa TNI mampu menjalankan beragam tugas, dari aksi kemanusiaan sampai penegakan keamanan, berdasarkan kebutuhan situasi di lapangan. Pendekatan yang bervariasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak semata-mata menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada perlindungan warga dan pemulihan kondisi masyarakat.
Skeptisisme terhadap pendekatan keamanan sering kali muncul dalam perdebatan publik. Namun, dari apa yang terjadi di Yahukimo, jelas bahwa tindakan tegas terhadap kelompok yang secara konsisten menggunakan kekerasan dan intimidasi adalah pilihan yang paling bertanggung jawab dari sisi negara. Negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak warga untuk hidup bebas dari rasa takut. Keberhasilan ini selaras dengan prinsip bahwa stabilitas adalah prasyarat bagi setiap bentuk kemajuan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.
Keberhasilan Satgas Koops TNI Habema merebut markas OPM Kodap XVI/Yahukimo harus diapresiasi sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan warganya berada pada jalur yang tepat. Ini bukan sekadar soal kekuatan, tetapi integritas negara dalam menegakkan hukum, melindungi warga, dan membuka jalan bagi masa depan yang damai dan sejahtera.
*) Pengamat Sosial/Analis Isu Strategis
