Pemerintah Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi saat Musim Hujan

Jakarta – Pemerintah mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi saat musim hujan. Penguatan koordinasi, pemantauan kondisi cuaca, kesiapan logistik, serta percepatan penanganan dan pemulihan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan hal tersebut saat meninjau Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok. Pada kesempatan itu, Wapres memberikan arahan kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unsur pemerintah pusat yang berada di lapangan agar penanganan bencana dilakukan secara terpadu dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Gibran menekankan bahwa proses penanganan banjir tidak berhenti ketika genangan air mulai surut. Material yang terbawa arus harus segera dibersihkan untuk mengembalikan akses serta aktivitas masyarakat.

“Penanganan bencana tidak berakhir setelah air surut. Lumpur, pasir, batu, kayu, dan material longsoran harus segera dibersihkan, terutama di permukiman, jalan, jembatan, tempat ibadah, lahan pertanian, dan fasilitas umum,” tegasnya.

Selain pemulihan, kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan deras dan longsor susulan juga perlu ditingkatkan. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai kondisi cuaca dan wilayah rawan dapat diterima masyarakat secara cepat.

“Kewaspadaan terhadap hujan dan longsor susulan harus terus ditingkatkan. Koordinasi dengan BMKG perlu diperkuat dan masyarakat di wilayah rawan harus memperoleh informasi yang mudah dipahami,” pintanya.

Gibran turut menyoroti pemulihan sektor pertanian sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat.

“Solok merupakan salah satu lumbung pangan bagi Sumatera Barat dan nasional, sehingga pemulihan lahan pertanian harus menjadi perhatian agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B. menyampaikan bahwa kesiapsiagaan bencana perlu diarahkan pada pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, serta penguatan logistik kesehatan.

“Setiap bencana memiliki karakteristik penanganan dan kebutuhan logistik yang berbeda, sehingga perencanaannya harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Pangarso menilai pendekatan penanggulangan bencana kini perlu lebih mengedepankan kesiapan sebelum kejadian.

“Dulu kita lebih banyak bergerak setelah bencana terjadi. Sekarang perhatian diarahkan pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan keberlanjutan,” katanya.