Karhutla Papua dan Ancaman terhadap Jalur Udara: Ujian Keamanan Nasional

Oleh: Michael Haratua Rajagukguk

Pengamat Keamanan Nasional

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua harus dibaca melampaui persoalan lingkungan. Ketika kemampuan penanganan kebakaran terbatas, dampak yang semula bersifat ekologis dapat berkembang menjadi risiko keamanan nasional.

Gambaran itu terlihat di Timika, Papua Tengah, pada 13 Oktober 2026. Kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran di Papua Selatan menurunkan jarak pandang di Bandara Mozes Kilangin hingga sekitar 300 meter. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin, Muchammad Nafiek, menyebut angka tersebut berada di bawah batas minimum 800 meter yang berlaku bagi operasi pendaratan setempat. Sejumlah penerbangan mengalami penundaan dan pengalihan ke Jayapura.

Gangguan serupa bukan peristiwa pertama. Pada 22 Agustus 2026, penerbangan NAM Air rute Jayapura–Wamena dan sebaliknya dibatalkan karena kabut asap mengurangi jarak pandang. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa asap dapat menyeberangi batas administratif dan mengganggu konektivitas di wilayah yang jauh dari sumber kebakaran.

Karhutla memang telah ditangani oleh sejumlah instansi pemerintah. Namun, luas wilayah, karakter rawa dan hutan, terbatasnya akses darat, serta jauhnya sumber air menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan kapasitas penanggulangan. Ukurannya adalah kemampuan menjangkau api pada fase awal, sebelum kebakaran meluas dan asap mencapai wilayah lain. Jika fasilitas dan anggaran tidak sebanding dengan risiko geografis serta besarnya dampak terhadap transportasi vital, terdapat kesenjangan kebijakan yang patut diaudit.

Bupati Mimika Johannes Rettob pada 13 Oktober meminta dukungan pemerintah pusat untuk menangani kebakaran di wilayah sumber asap. Fakta bahwa daerah penerima asap harus menanggung dampak dari kejadian di wilayah lain mempertegas kebutuhan koordinasi antarprovinsi. Tidak cukup setiap daerah menyelesaikan persoalannya sendiri.

Penerbangan sebagai Infrastruktur Vital

Papua tidak dapat disamakan dengan daerah yang memiliki banyak pilihan transportasi. Di pedalaman dan pegunungan, penerbangan perintis membawa pangan, obat, pasien rujukan, tenaga kesehatan, dan kebutuhan pelayanan pemerintahan. Terputusnya satu rute dapat mengganggu lebih dari jadwal perjalanan: terjadi penumpukan penumpang, keterlambatan barang, kenaikan biaya distribusi, dan berkurangnya kepastian akses layanan dasar.

Karena itu, keselamatan penerbangan harus tetap menjadi garis batas yang tidak dapat ditawar. Ketika jarak pandang turun di bawah persyaratan operasional, keputusan menunda atau mengalihkan pesawat adalah langkah perlindungan, bukan kegagalan pelayanan. Kegagalan kebijakan justru terjadi apabila risiko kabut asap yang dapat diperkirakan tidak ditindaklanjuti dengan pencegahan di sumber kebakaran dan rencana kontingensi bagi masyarakat yang bergantung pada penerbangan.

Dalam kerangka perlindungan infrastruktur kritis, bandar udara di Papua tidak sekadar aset transportasi. Fungsinya terkait kesinambungan pasokan dan layanan publik. Gangguan penerbangan yang berulang berpotensi menambah tekanan harga barang, memperlambat evakuasi medis, dan melemahkan respons terhadap bencana lain.

Membaca Ancaman dengan Kajian Strategis

Kajian strategis semestinya mampu menghubungkan indikator yang sering diperlakukan terpisah: kenaikan titik panas, kekeringan, arah angin, ketebalan asap, jarak pandang di bandara, cadangan logistik, dan kemampuan fasilitas kesehatan. Namun, ketika beberapa indikator memburuk bersamaan, keputusan pemerintah harus berubah dari pemantauan biasa menjadi tindakan pencegahan.

Ada tiga skenario yang perlu disiapkan. Pertama, gangguan sesaat: penerbangan tertunda beberapa jam dan pulih ketika jarak pandang membaik. Kedua, gangguan berulang: jadwal pesawat tidak menentu, persediaan barang tertekan, dan biaya distribusi meningkat. Ketiga, gangguan berkepanjangan: akses pasien rujukan, pasokan obat, pangan, dan dukungan darurat ke pedalaman terganggu serentak.

Pendekatan peringatan dini mesti menjawab dua pertanyaan. Di mana api harus dipadamkan lebih dahulu agar asap tidak mengarah ke pusat permukiman dan koridor udara? Serta wilayah mana yang paling rentan jika jadwal penerbangan berhenti selama beberapa hari? Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan penggabungan data BMKG, pemantauan titik panas Kementerian Kehutanan, laporan BPBD, kondisi bandara, serta informasi stok kebutuhan dasar dari pemerintah daerah.

Titik panas satelit perlu diverifikasi karena tidak semuanya berarti kebakaran aktif. Demikian pula, arah asap dan risiko penerbangan harus dinilai menggunakan pengamatan meteorologi terkini. Analisis intelijen tidak boleh menggantikan otoritas keselamatan penerbangan; tugasnya memberi gambaran risiko lintas sektor agar keputusan antisipatif dapat dibuat lebih awal.

Prioritas yang Harus Diubah

Langkah pertama ialah menetapkan peta prioritas operasi karhutla lintas provinsi di Tanah Papua, terutama kawasan yang asapnya dapat menjangkau bandara dan permukiman. Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, BNPB, dan BPBD perlu menguji kesiapan nyata pemadaman darat, sumber air, kendaraan, alat komunikasi, serta akses ke lokasi terpencil. Dukungan udara harus dapat dimobilisasi jika penilaian lapangan menunjukkan kebutuhan dan kondisi keselamatan memungkinkan.

Kedua, Kementerian Perhubungan, BMKG, AirNav Indonesia, pengelola bandara, dan maskapai harus mempunyai protokol kontingensi bersama. Informasi asap perlu diterjemahkan menjadi perkiraan gangguan rute, penyesuaian operasi yang aman, pemberitahuan kepada masyarakat, dan pengamanan pengiriman barang prioritas.

Ketiga, sektor kesehatan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan lanjutan. Dinas kesehatan dan rumah sakit perlu memantau keluhan pernapasan, melindungi kelompok rentan, menjaga ketersediaan obat, dan menyusun alternatif rujukan pasien.

Keempat, pemerintah pusat perlu mengevaluasi apakah alokasi anggaran dan sarana untuk Papua sudah mencerminkan biaya geografis yang lebih tinggi. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah operasi atau luas area yang dipadamkan, melainkan juga dari kecepatan respons, berkurangnya paparan asap, dan terjaganya fungsi layanan vital.

Ancaman keamanan nasional tidak selalu datang dari kekuatan bersenjata. Di Papua, gangguan terhadap jalur udara akibat asap dapat memperlihatkan rapuhnya hubungan antara lingkungan, transportasi, kesehatan, dan ekonomi. Negara perlu hadir sebelum kabut menutup landasan, bukan hanya ketika penerbangan terpaksa berhenti. Ukuran keberhasilan bukan sekadar api yang akhirnya padam, melainkan kehidupan masyarakat yang tetap terlindungi karena ancaman dibaca dan ditangani sejak dini.