Sinergitas TNI Polri Redam Aksi Rusuh dan Pulihkan Keamanan

Oleh: Indah Prameswari)*

Presiden Prabowo Subianto menekankan pada aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, untuk segera memulihkan stabilitas keamanan demi menjaga stabilitas nasional. Langkah ini dianggap penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan roda perekonomian nasional tidak terganggu.

Situasi kericuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu telah menimbulkan kegelisahan serta ketakutan yang meluas di tengah masyarakat. TNI dan Polri kembali menjadi tulang punggung dalam pemulihan kondisi keamanan nasional. Tujuannya jelas, yaitu mengembalikan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap negara.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berkomitmen kuat untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan. Keduanya sepakat bahwa stabilitas keamanan tidak boleh ditunda karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kapolri menegaskan, upaya yang dilakukan aparat meliputi langkah tegas dan terukur sesuai prosedur hukum. Penindakan diarahkan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menghadirkan efek jera. Ia mengingatkan bahwa jika tindakan tegas tidak diambil, aksi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi bisa bergeser menjadi tindakan pidana serius, seperti pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, hingga penyerangan markas aparat.

Lebih lanjut, Kapolri menjamin perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aparat  bekerja profesional dengan prioritas menjaga keamanan publik. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mempercayakan situasi pada aparat keamanan yang sedang bekerja keras di lapangan.

Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah situasi pascakericuhan. Menurutnya, musyawarah harus lebih diutamakan daripada kekerasan. Ia menilai, pihak-pihak yang mencoba memecah belah bangsa melalui provokasi tidak boleh diberi ruang. Sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi kunci utama untuk meredam potensi konflik lanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Sjafrie  Sjamsoeddin, juga memastikan bahwa situasi keamanan nasional tetap terkendali. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi sosial yang intensif dengan masyarakat, baik melalui operasi keamanan maupun dialog terbuka. Menurutnya, komunikasi menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kedaulatan NKRI.

Pemerintah menempatkan situasi pascademonstrasi anarkis ini sebagai prioritas utama. Menko Polkam menambahkan bahwa aparat terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik. Kehadiran aparat di tengah masyarakat bukan hanya untuk pengamanan, melainkan juga bentuk jaminan bahwa negara hadir melindungi rakyatnya.

Hingga kini, sejumlah wilayah masih diliputi aksi unjuk rasa akibat aspirasi yang belum terpenuhi. Namun pemerintah memastikan seluruh dinamika tetap dalam kendali. Pendekatan komunikasi yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta pengawalan aksi secara damai menjadi strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pengawalan aksi tetap dilakukan dengan menekankan pendekatan persuasif, selama aspirasi disampaikan secara damai dan tidak merugikan masyarakat. Jika aspirasi dapat disalurkan dengan tertib, ruang dialog terbuka lebar sehingga potensi kericuhan dapat dicegah sejak dini.

Aksi demonstrasi yang berujung ricuh belakangan ini tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor sosial dan ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil yang harus menutup gerai karena khawatir akan keselamatan, sementara transportasi publik ikut terganggu. Situasi tersebut menjadi alarm penting bahwa stabilitas keamanan berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Sinergitas TNI dan Polri tidak hanya berhenti pada pengamanan fisik. Keduanya juga memperkuat kerja sama intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman lebih awal. Pemantauan media sosial, deteksi jaringan provokator, hingga pemetaan kerentanan wilayah dilakukan secara terpadu. Dengan begitu, aparat dapat bertindak preventif sebelum potensi konflik berubah menjadi kerusuhan besar.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan organisasi sipil untuk membantu meredam ketegangan. Peran mereka sangat penting karena memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput. Dengan komunikasi dari hati ke hati, penyebaran provokasi bisa ditekan, dan masyarakat diyakinkan bahwa jalur damai lebih menguntungkan dibanding kekerasan.

Upaya pemulihan stabilitas tidak hanya bersifat jangka pendek. Pemerintah juga menyusun langkah jangka menengah dan panjang dengan memperkuat budaya dialog, memperbaiki komunikasi publik, dan meninjau kebijakan yang memicu keresahan. Dengan demikian, demonstrasi tetap bisa menjadi saluran demokratis yang sehat, bukan sumber konflik berkepanjangan.

Pernyataan Menko Polkam sekaligus menjawab keresahan publik. Dengan pengalaman panjang di bidang pertahanan dan keamanan, ia menegaskan bahwa keutuhan NKRI adalah harga mati. Pemerintah, TNI, dan Polri berkomitmen menciptakan suasana kondusif agar seluruh rakyat Indonesia bisa kembali beraktivitas dengan rasa aman. Sinergitas yang terjalin diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan keamanan ke depan.

Sinergitas TNI, Polri, dan pemerintah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan nasional pascademonstrasi ricuh. Dengan pendekatan tegas namun tetap mengedepankan dialog inklusif, stabilitas diharapkan segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang. Komitmen bersama ini menegaskan bahwa persatuan bangsa dan keutuhan NKRI tetap menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Keamanan