Capaian 129 Ribu Unit Rumah Subsidi Jadi Bukti Awal KeberhasilanPemerintahan Prabowo-Gibran

Oleh: Firly Tsaqila )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka terus menunjukkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Salah satu capaian penting yang kini menjadi sorotan adalah keberhasilanpenyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan, tercatat lebih dari 129 ribuunit rumah subsidi telah berhasil direalisasikan, menjadi bukti komitmen kuatpemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama di bidang perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikanbahwa percepatan pembangunan rumah subsidi merupakan prioritas utama pemerintahdi bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah menilai hunian layak dan terjangkau bukan hanyakebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia. Karena itu, kuota rumah subsidi tahun ini ditingkatkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Peningkatan tersebut mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadapmasyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan.
Dari awal tahun hingga 15 September, realisasi akad dan pembangunan telahmencapai lebih dari 221 ribu unit, termasuk rumah yang sudah diserahkan, sedangdalam proses pembangunan, serta yang telah mendapat persetujuan kredit. Angka inimenggambarkan efektivitas kebijakan dan kerja nyata di lapangan. Pemerintahmemastikan bahwa setiap unit rumah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan.
Untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan terobosan baru melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan senilaiRp130 triliun ini merupakan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkankhusus bagi sektor perumahan rakyat. Program ini mencakup dukungan dari sisi suplaimaupun permintaan agar industri perumahan tumbuh lebih cepat dan inklusif.
Dari sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang, dan toko bangunan mendapatkan akses modal dengan bunga yang disubsidi hingga 5 persen. Dengan skema ini, pelaku sektor perumahan dapatmeminjam dengan bunga sekitar 6 persen saja. Kebijakan tersebut diharapkan menjagastabilitas harga rumah agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendahsekaligus memperkuat rantai pasok industri konstruksi nasional.
Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaanbagi masyarakat yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha, sepertihomestay, rumah makan, atau warung. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan bunga ringan sebesar 6 persen, kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakatmemiliki rumah, tetapi juga memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmelalui kegiatan ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Pendekatan inimencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat menjadi prioritas utama PresidenPrabowo. Pemerintah menyadari bahwa hingga kini masih banyak warga yang belummemiliki rumah layak huni, sehingga langkah percepatan harus terus dilakukan.
AHY menilai bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kesejahteraandan kehormatan keluarga Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagaiskema pembiayaan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses kepemilikan rumah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernurhingga bupati dan wali kota, untuk bersama-sama mengawal program ini. Pembangunan perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengurangi backlog rumahnasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di berbagai sektor terkait.
Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, pemerintah juga menekankan pentingnyaintegrasi antara kebijakan perumahan dan tata ruang. AHY menjelaskan bahwapenyediaan lahan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah juga memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas publik, serta akses transportasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa hidup di lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif.
Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus memperkuat pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi penyaluran FLPP telahmencapai Rp24,8 triliun, dengan total 192.700 unit rumah yang sudah disalurkankepada masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut setara dengan lebih dari 50 persen dari total target 350.000 unit rumah yang direncanakan tahun ini.
Menurut Suahasil, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran di sisa tahunanggaran 2025 agar target terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektorkeuangan negara turut memainkan peran penting dalam memperkuat pembiayaanperumahan rakyat.
Capaian 129 ribu unit rumah subsidi yang telah terwujud menjadi simbol awalkeberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye untukmenyediakan hunian layak bagi rakyat. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakanterhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Dengan peningkatan kuota, percepatan realisasi, serta inovasi pembiayaanyang inklusif, kebijakan perumahan di era Prabowo-Gibran telah memasuki fase baruyang lebih progresif.
)* Analisis Kebijakan Publik