Kolaborasi Lintas Kementerian Berhasil Tekan Aksi Penyelundupan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional kembali menunjukkan hasil positif. Kolaborasi lintas kementerian...
Politik
Pemerintah Buktikan Pencegahan Penyelundupan Efektif Lindungi Ekonomi Negara
Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan keberhasilan strategi pencegahan penyelundupan pada semester pertama tahun 2025, sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap...
Pemerintah Ubah Paradigma Penanganan Penyelundupan dari Reaktif Menjadi Proaktif
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini merugikan perekonomian nasional, mengancam industri dalam...
Danantara Kawal Pembangunan Kilang Sesuai Regulasi dan Kepentingan Nasional
Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan kilang energi strategis di sejumlah wilayah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan sesuai dengan...
Danantara Gandeng AS Bangun Kilang Tingkatkan Kemandirian Energi Nasional
JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi mengumumkan rencana kerja sama strategis dengan sejumlah perusahaan asal...
Danantara Perkuat Kolaborasi dengan Instansi Top Nasional dan Internasional
Oleh: Airin Sakinah Maulidiyah) Sejak dibentuk pada 24 Februari 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan progres...
Danantara Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi dan Pertumbuhan Nasional
Oleh: Fauzi Rahman )* Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, sebagai sovereign wealth fund terbesar...
Pemerintah Kawal Integritas Sistem Keuangan dari Pencucian Uang
Oleh: Puteri Maharani* Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, Pemerintahmelalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengambil langkahtegas dan strategis untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant atau rekening tidak aktif. Kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalammelindungi masyarakat serta memperkuat benteng sistem keuangan dari potensipenyalahgunaan, terutama dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Langkah ini merupakan wujud keseriusan negara dalam menutup celah kejahatankeuangan digital yang semakin kompleks dan berkembang pesat. Denganmemanfaatkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK menunjukkan ketegasan yang dibarengi dengan perlindungan maksimal terhadap hak-hak nasabah. Rekening dormant yang selama ini pasif, terbukti menjadi sasaran empukpihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas ilegal. Maka, penyisiran dan pemblokiran sementara ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan langkah visioner dalam mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berdaya tahan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa rekening dormant dapatmenjadi celah besar bagi praktik pencucian uang dan kejahatan finansial. Denganditemukannya lebih dari 140 ribu rekening tidak aktif selama lebih dari satu dekade, serta nilai dana mencapai Rp428,61 miliar, maka penyelamatan sistem dari potensidisalahgunakan merupakan tindakan yang tidak bisa ditunda. Pemerintah hadir sebagaipelindung kepentingan publik, menjaga agar sistem keuangan nasional tidak dikotorioleh aktivitas ilegal. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengedepankan asas kehati-hatian dan perlindunganoptimal kepada masyarakat. Seluruh dana nasabah tetap aman dan utuh, tanpa risikokehilangan. Justru, dengan langkah penghentian sementara ini, nasabah mendapatkaninformasi bahwa rekening mereka masih tercatat aktif meskipun tidak digunakan dalamjangka waktu tertentu. Bagi yang ingin mengaktifkan kembali rekening, PPATK menyediakan mekanisme mudah dan ramah pengguna melalui formulir daring yang telah disiapkan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan berjalan seimbang antaraperlindungan sistem dan kenyamanan nasabah. PPATK juga memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktifdalam menjaga keamanan finansial pribadi. Nasabah dapat dengan mudah mengajukanklarifikasi kepada pihak bank atau langsung ke PPATK, sekaligus memastikan bahwadata mereka telah terverifikasi dan diperbarui....
Pemerintah Perangi Pencucian Uang Lewat Pemantauan Rekening Dormant
Oleh Bambang Artha Wiguna )* Upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU), terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis....
Pemerintah Berkomitmen Penuh Lindungi Masyarakat dari Jerat Sindikat Pencucian Uang
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari bahaya sindikat kejahatan keuangan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Salah satu...
