Politik

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berhasil menjangkau puluhan...

Oleh: Nadia Putri Ramadhani *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata komitmen pemerintahdalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menegakkan prinsip keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik skala besar dan kompleksitasnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran ataudistribusi logistik, tetapi juga oleh tata kelola birokrasi yang efisien, responsif, dan kolaboratif. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi kini menempati posisi strategis dalammemastikan pengelolaan MBG berjalan efektif dari pusat hingga daerah. Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG melalui Keputusan PresidenNomor 28 Tahun 2025 menandai konsolidasi besar lintas lembaga. Tim ini diketuaioleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan pelaksana harian di bawah Badan Gizi...

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil...

Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam waktu...

Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada aktivis buruh Marsinah disambut apresiasi luas dari kalangan...

Oleh : Andrew Tony Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pekerja di tanah air mendapatkan upah yang layak serta perlindungan hak yang memadai. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraantenaga kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, upah layak bukan hanya sekadar nominal yang diterima pekerja setiapbulan, tetapi juga mencakup jaminan sosial, kondisi kerja yang aman, serta kesempatanyang setara bagi semua pekerja di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk memastikankesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja, sistem ketenagakerjaan yang dikembangkan haruslah adil, produktif, dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut bukanhanya simbol, tetapi dikuatkan oleh kebijakan yang konkret dalam beberapa aspek yaitupenetapan upah minimum nasional yang naik, revisi regulasi, serta pengawasanterhadap pelaksanaan hak pekerja. Fokus pemerintah pada peningkatan kesejahteraan pekerja didorong oleh pemahamanbahwa tenaga kerja adalah salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pekerjayang sejahtera tidak hanya produktif, tetapi juga berperan dalam memperkuat dayasaing ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan peningkatan upah dan perlindungan hak pekerja bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi investasi jangkapanjang bagi kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial. Pekerja yang merasa dihargaiakan bekerja lebih produktif dan inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahmenekankan pentingnya kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral daripembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah secara konsisten mendorong penyesuaian upah minimum sesuaidengan kondisi ekonomi regional, sehingga setiap daerah memiliki standar upah yang mencerminkan kebutuhan hidup layak masyarakat setempat. Langkah ini diharapkanmampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbalmenegaskan langkah ini penting untuk memastikan pekerja tidak hanya mendapatkangaji, tetapi juga hidup layak.  Selain menetapkan upah yang adil, pemerintah juga menekankan pentingnyaperlindungan hak pekerja. Hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan, keselamatankerja, cuti, hingga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihandan pendidikan profesional menjadi perhatian utama. Pemerintah berupayamemastikan bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, menjalankantanggung jawabnya terhadap pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pekerja tidak hanya memperoleh kompensasi finansial, tetapi juga merasa dihargai dan terlindungi secara menyeluruh....

Oleh: M. Syahrul Fahmi )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memperkuat posisi buruh sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Di tengah tantangan ekonomi global...

Jayapura – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui peluncuran program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang...

Papua -Upaya menekan angka stunting di Tanah Papua kini memasuki babak baru dengan diluncurkannya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting...

Oleh: Yoseph Ishak Wonda* Penanganan stunting di Papua memasuki era baru dengan hadirnya gerakan besar yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Seluruhkekuatan pembangunan diarahkan untuk membentuk generasi Papua yang sehat, kuat, bergizi seimbang, dan mampu bersaing pada masa depan. Pendekatan inimemperlihatkan optimisme bahwa Papua tidak hanya mampu menurunkan angkastunting, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia unggul sebagai pilar kemajuanwilayah. Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukkan langkah nyata melalui peluncuranGerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini tidak hanya menjadibagian dari 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur, tetapi dirancang sebagaigerakan sosial jangka panjang. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan bahwa Genting merupakan bentuk komitmen bersama seluruhorganisasi perangkat daerah untuk mengasuh anak-anak Papua agar tumbuh sehat dan mendapatkan pendampingan gizi yang baik. Ia menegaskan bahwa program tersebuttelah masuk dalam RPJMD transisi dan akan terus disesuaikan dengan arahpembangunan Papua menuju 2030. Pemerintah daerah memandang keberhasilanpenanganan stunting sangat bergantung pada kepedulian seluruh elemen masyarakat. Langkah ini membawa optimisme baru. Untuk pertama kalinya, pendekatanpenanganan stunting dilakukan secara kolektif dan terstruktur lintas sektor, mulai darikesehatan, pendidikan, pangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pemerintahmenargetkan evaluasi komprehensif dalam satu tahun implementasi, sehingga setiapkebijakan dapat dipertajam sesuai kebutuhan lapangan. Melalui gerakan orang tuaasuh, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Papua memiliki pendampingyang memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Semangat inimencerminkan propaganda positif bahwa Papua adalah tanah yang peduli pada...