Politik

Jakarta - Memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan senilai...

Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) tahap pertama tahun 2026 bertepatan dengan momentum...

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari strategi menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi...

Oleh: Nona Azma Zatulini *) Bulan Ramadan selalu menghadirkan dua wajah bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, iamenjadi momentum spiritual yang penuh keberkahan, di sisi lain, ia menghadirkan tantanganekonomi, terutama bagi rumah tangga prasejahtera yang harus mengelola pengeluaran lebihbesar untuk kebutuhan pangan dan persiapan Idulfitri. Dalam konteks inilah, kebijakanBantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan berbagai stimulus sosial-ekonomi pemerintahmenjadi penopang penting bagi ketahanan rumah tangga. Pemerintah melalui Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengumumkan alokasi anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp39,8 triliunkhusus untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama tahun ini yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Anggaran tersebutbukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, melainkan representasi nyata keberpihakannegara terhadap kelompok rentan. Langkah ini diambil sebagai bentuk stimulus ekonomi nasional sekaligus memastikanketahanan pangan masyarakat di tengah momen hari besar keagamaan. Dalam perspektifkesejahteraan sosial, kebijakan ini memiliki dua dimensi strategis. Pertama, dimensi proteksisosial guna melindungi daya beli masyarakat miskin agar tidak tergerus kenaikan permintaanmusiman. Kedua, dimensi pemulihan dan penguatan ekonomi karena setiap rupiah bansosyang dibelanjakan akan berputar di...

Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto...

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategispemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan mendasar pembangunansumber daya manusia Indonesia. Di tengah bonus demografi dan masih adanyapersoalan gizi, stunting, serta ketimpangan akses pangan, MBG hadir bukan sekadarsebagai program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitasgenerasi masa depan. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam mengevaluasipelaksanaan MBG patut diapresiasi dan didukung secara konstruktif oleh seluruhpemangku kepentingan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan program yang berjalan tanpa pengawasan. Evaluasi berkala menjadi kunci agar manfaatnyatepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak. Menteri Koordinator BidangPangan Zulkifli Hasan, misalnya, menekankan pentingnya evaluasi berbasis data akuratuntuk memastikan bahwa penerima manfaat MBG benar-benar mereka yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan data penerima menjadi fondasi utamakeberhasilan program, karena kesalahan sasaran akan berujung pada inefisiensianggaran dan melemahnya kepercayaan publik. Penekanan pada akurasi data inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin MBG sekadar terlihat besar dari sisianggaran, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola. Pendekatan berbasis data tersebut relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintahterus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sertasinkronisasi dengan data sektoral lainnya. Dengan cara ini,...

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis negara dalam menjawab tantangan pembangunan sumber...

Jakarta – Pemerintah memperkuat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan gizi nasional berjalan lebih...

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa pengawasan ketat. Mulai 2026, evaluasi...

Oleh: Sjaichul Anwari )* Papua memiliki peran strategis dalam peta ketahanan energi nasional, terutama melalui potensi sektor hulu minyak dan gas bumi...