Politik

Oleh: Rendy Putra Wijaya )* Fenomena judi online atau judol di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Selain menggerus mental...

Oleh: Hana Widya Saraswati Judi online atau yang sering disebut “judol,” menjadi salah satu tantangan besar di era teknologi yang...

Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Dalam pandangan pemerintah, bandar narkoba adalah...

*) Oleh : Bayu Perdana Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi...

Jakarta – Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025...

Oleh: Vina Gayatri )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak awal Januari 2025 menjadi salah satu...

Yalimo – Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencederai masyarakat sipil yang tak berdosa. Kejadian terbaru...

Oleh : Roy Andarek*) Papua terus menjadi perhatian nasional dalam upaya menciptakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Pemerintah...

Jakarta – Program penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari...

ekspor IKM dan UMKM Oleh: Jauhari Firdaus Basam Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus menunjukkankomitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM). Strategi fiskal menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikanUMKM mampu bertahan dan berkembang, seiring dengan peran pentingnya dalamperekonomian nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah memberikanperpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagiwajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM. Kebijakan ini, yang awalnya dijadwalkanberakhir pada 2024, kini diperpanjang hingga 2025. Stimulus ini diberikan khususkepada UMKM yang telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran PPh bagiUMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini tidak hanyameringankan beban pajak, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untukmengalokasikan sumber daya mereka guna meningkatkan produktivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya kebijakan fiskal yang memperhatikan azas gotong royong...