Di Forum PBB, Indonesia Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat dan Bangun Papua
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), menjaga keamanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Papua. Penegasan tersebut disampaikan melalui hak jawab Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat.
Indonesia merespons pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang kembali mengangkat isu keamanan dan HAM di Papua. Pemerintah menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” demikian pernyataan delegasi Indonesia dalam forum tersebut.
Pemerintah juga mengajak masyarakat internasional melihat kondisi Papua secara utuh. Tantangan di wilayah tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga ancaman kekerasan kelompok bersenjata yang dalam sejumlah kasus menyasar masyarakat sipil. Indonesia menyampaikan adanya pembunuhan aparatur sipil negara, penembakan pengemudi angkutan bahan pokok, serta penyanderaan dan penculikan perempuan dan anak-anak.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah terus mengedepankan pendekatan yang memadukan penegakan hukum dan pembangunan. Percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kehadiran negara dan memenuhi hak dasar masyarakat Papua.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendorong agar perhatian internasional terhadap Papua dibangun berdasarkan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perhatian negara-negara Pasifik dapat menjadi ruang untuk memperkuat dialog dan pemahaman bersama.
Sebagai langkah konkret, Komisi I DPR RI menyatakan kesiapan mengundang parlemen serta pemimpin Kepulauan Solomon berkunjung langsung ke Papua. Kunjungan tersebut diharapkan membuka ruang dialog sekaligus memberikan kesempatan melihat perkembangan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan pembangunan secara langsung.
Di sisi lain, hubungan Indonesia dan Kepulauan Solomon tetap berkembang positif. Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pembangunan, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih diplomasi terbuka dan kerja sama konkret sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan kawasan. Papua tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai bagian penting dari agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
