Investasi Hilirisasi Rp100 Triliun Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan hilirisasi industri yang kini memasuki fase percepatan. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan pada awal 2026 adalah rencana investasi hilirisasi senilai Rp100 triliun yang akan direalisasikan melalui sejumlah proyek besar di berbagai daerah. Investasi ini dipandang sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah.
Hilirisasi menjadi kebijakan utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir karena dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur industri nasional. Proyek hilirisasi senilai Rp100 triliun yang direncanakan akan mulai dibangun pada awal 2026 mencakup sektor industri pengolahan komoditas, energi, hingga pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Proyek-proyek tersebut tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi lumbung sumber daya alam, sehingga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung memberikan perhatian terhadap realisasi investasi hilirisasi tersebut. Dalam pertemuannya dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Presiden menilai, investasi besar di sektor hilir akan memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek agar manfaatnya segera dirasakan oleh daerah.
Pemerintah mencatat, tren investasi hilirisasi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2025. Realisasi investasi di sektor hilirisasi hingga triwulan ketiga 2025 telah mencapai lebih dari Rp431 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa dunia usaha merespons positif arah kebijakan pemerintah, sekaligus menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan tambahan proyek hilirisasi baru senilai Rp100 triliun, pemerintah optimistis kinerja investasi nasional pada 2026 akan semakin kuat.
Dampak investasi hilirisasi tidak hanya tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pada dinamika ekonomi daerah. Kehadiran industri pengolahan di dekat sumber bahan baku mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, mulai dari sektor logistik, jasa, hingga usaha mikro dan kecil yang menopang kegiatan industri. Hal ini berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja lokal. Daerah-daerah yang sebelumnya bergantung pada sektor primer kini mulai memiliki basis industri yang lebih beragam.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani menyatakan bahwa proyek hilirisasi Rp100 triliun ini dirancang untuk memberikan efek berganda yang luas. Menurutnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi juga membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Rosan menegaskan bahwa investasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta mendorong transfer teknologi ke daerah. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah agar proyek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap penguatan hilirisasi juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menilai bahwa hilirisasi industri merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di atas rata-rata nasional. Airlangga mengimbau pemerintah daerah untuk aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk melalui penyederhanaan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Menurutnya, daerah yang mampu mengelola potensi hilirisasi dengan baik berpeluang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
Meski menjanjikan peluang besar, implementasi investasi hilirisasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian penting mengingat sebagian proyek hilirisasi beririsan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menegaskan bahwa setiap proyek harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial.
Ke depan, keberhasilan investasi hilirisasi Rp100 triliun ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Jika dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi, hilirisasi berpotensi menjadi pendorong utama transformasi ekonomi daerah, dari yang semula berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan pengawasan yang efektif, proyek hilirisasi ini diharapkan mampu menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan