Kedaulatan Ekonomi Desa Menguat dalam Setahun Prabowo-Gibran Lewat Kopdes Merah Putih
Oleh: Arman Panggabean
Pemerintahan Prabowo–Gibran mendorong percepatan kedaulatan ekonomi desa melaluiKopdes Merah Putih sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Dalam satu tahun, arah pembangunan ekonomi nasional berubah signifikan menjadikan desa motor penggerakperekonomian. Transformasi tersebut menegaskan pertumbuhan tidak hanya bertumpu padakota, tetapi berakar dari kekuatan di pedesaan.
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai jawaban ketimpangan ekonomi desa dan kota. Program tersebut berangkat dari kenyataan masyarakat desa kerap terjebak dalamketerbatasan akses modal, logistik, serta peluang usaha.
Banyak petani dan nelayan bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi, sehingga daya saing desa melemah. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah membalikkeadaan dengan menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan Kopdes Merah Putih sebagaistrategis dalam setahun Prabowo–Gibran. Pemerintah meluncurkan dan melegalkan lebih dari80.000 Kopdes Merah Putih melalui Inpres No. 9 Tahun 2025 serta Perpres No. 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Ferry menegaskan masyarakat desa terlalu lama menjadi objek sistem ekonomi. Melaluikoperasi desa, posisi masyarakat berubah menjadi pelaku utama dengan badan usaha miliksendiri.
Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi aggregator hasil pertanian desa. Pemerintahmemperkuat rantai pasok pangan melalui penyediaan cold storage dan dryer agar hasil panenmemiliki umur simpan lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi.
Dengan fungsi sebagai offtaker, koperasi desa memastikan hasil produksi tidak tergantungpada tengkulak. Langkah tersebut memperbesar peluang desa menguasai rantai distribusipangan nasional.
Ferry juga menyoroti tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur listrik daninternet di berbagai desa. Kondisi tersebut menyulitkan digitalisasi dan optimalisasi potensi. Untuk menjawabnya, Kementerian Koperasi membangun sistem pengumpulan data berbasisdrone geospasial dan melibatkan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan 280 parameter data yang menjadi dasar pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
Setelah pembentukan kelembagaan dan pengumpulan data, pemerintah melonggarkanregulasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Relaksasi tersebut memberikan ruang operasional fleksibel bagi Kopdes.
Dalam waktu singkat, koperasi desa menjalankan fungsi offtaker untuk kebutuhanmasyarakat seperti pengering pangan, turbin sayur, serta unit penyimpanan hasil panen. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan berbasis kekuatan lokal, sehingga koperasi desa menjadi tulang punggung kemandirian pangan nasional.
Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus sektor pangan, melainkan mencakup layanankeuangan mikro, simpan pinjam, pembiayaan modal usaha dengan bunga rendah, sertalayanan kesehatan desa melalui klinik dan apotek.
Selain itu, Kopdes Merah Putih memperluas fungsi ke sektor logistik dan pelatihandigitalisasi UMKM agar pelaku usaha mampu bersaing lebih luas. Strategi tersebutmemperlihatkan upaya membangun kedaulatan ekonomi desa dari hulu ke hilir.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif kunci penguatanposisi Kopdes Merah Putih dalam rantai ekonomi nasional. Produk yang dihasilkan koperasidesa dapat menembus pasar yang lebih luas hingga level ekspor.
Dengan merek kolektif, setiap produk memiliki perlindungan hukum Hak KekayaanIntelektual. Pendekatan kolektif ini mempercepat proses pendaftaran mengingat jumlahKopdes yang besar.
Supratman menegaskan merek kolektif dapat dimanfaatkan sebagai agunan modal usaha. Perubahan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan HKI diterima sebagai jaminankredit koperasi.
Dengan mekanisme tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki akses pembiayaan lebih luastanpa bergantung pinjaman informal. Strategi ini memperkuat posisi koperasi sebagai pelakuekonomi mandiri dan berdaya saing tinggi.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memandang Kopdes Merah Putih sebagai tonggakpenting perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Menurutnya, koperasi desamenghadirkan ekosistem ekonomi inklusif yang mempertemukan produsen, konsumen, danpelaku usaha lokal.
Ia menilai keberadaan Kopdes menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi bukan monopoli kotabesar. Pertumbuhan dapat berakar dari desa jika diberi ruang dan dukungan kelembagaanyang kuat.
Rosan juga menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum penting dalam membangun paradigma baru pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanyamengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi memastikan masyarakat desamemperoleh manfaat secara langsung. Kopdes Merah Putih menjadi instrumen strategisuntuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat pondasi kedaulatan ekonomi desa.
Perubahan struktur ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih menegaskan kembali perankoperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Program tersebut mengembalikan posisi rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonominasional.
Dalam satu tahun, pondasi kedaulatan ekonomi desa semakin kokoh. Pemerintahmenunjukkan bahwa transformasi ekonomi bukan semata tentang angka pertumbuhan, melainkan tentang kemandirian rakyat dalam mengelola kekuatan ekonominya sendiri.
Kopdes Merah Putih menandai babak baru pembangunan nasional yang berpihak pada desa. Program tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi gerakan besar untuk mewujudkankedaulatan ekonomi rakyat.
Dalam setahun, arah pembangunan nasional bergeser dari sentralisasi kota menujupenguatan akar ekonomi desa. Desa tidak lagi berada di pinggiran perekonomiannasional, melainkan berdiri tegak sebagai pusat kekuatan ekonomi baru Indonesia. (*)
Pengamat Kebijakan Sosial
