Keretakan Internal OPM Mencuat, Penembakan Tiga ASN Pemkab Jayawijaya Dikecam
JAYAWIJAYA — Kecaman terhadap penembakan tiga ASN Pemkab Jayawijaya di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, terus bermunculan. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 9 September 2026, itu bahkan memicu sorotan dari kalangan yang selama ini dikaitkan dengan perjuangan Papua.
Pendukung OPM sekaligus Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda, secara terbuka mengecam keras tindakan penembakan yang disebut dilakukan Kodap III Ndugama Darakma tersebut. Menurut dia, kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Atas nama perjuangan pembebasan nasional, dengan tegas saya mengutuk tindakan brutal Kodap III Ndugama Darakma yang menembak mati masyarakat sipil di Distrik Muliama,” kata Jefry.
Jefry menilai tindakan tersebut justru merusak citra perjuangan Papua dan berpotensi memperkuat stigma negatif terhadap kelompok bersenjata di Papua di mata internasional. Ia juga meminta agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Kecaman juga datang dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma. Ia menyebut tiga korban merupakan ASN Dinas Pertanian yang sedang menjalankan tugas, dengan dua di antaranya berasal dari NTT.
“Tindakan ini tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Bagi saya setiap anak NTT adalah keluarga kita sehingga di mana pun mereka berada keselamatan dan hak-hak mereka harus mendapatkan perlindungan,” ujar Johni.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan belasungkawa sekaligus mengecam penembakan tersebut. Ia menilai korban sedang menjalankan tugas distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.
“Saya juga mengecam keras dan sangat menyesalkan tindakan penembakan yang keji terhadap masyarakat yang sedang menjalankan tugas tersebut,” tegas Dave.
Peristiwa Muliama kini menjadi sorotan serius karena kekerasan terhadap warga sipil dinilai tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengganggu pelayanan publik dan memperbesar rasa takut masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
