Ketika Sopir dan Pekerja Jadi Sasaran Ancaman, Nduga Terancam Kembali Terisolasi
Mantan Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge menyoroti ancaman kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogeya yang berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok dan pembangunan daerah.
NDUGA, PAPUA PEGUNUNGAN – Ancaman penembakan terhadap sopir angkutan dan pekerja pembangunan oleh kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogeya kembali memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Dalam siaran pers tertanggal 30 Oktober 2026, kelompok tersebut memperingatkan sopir lintas Wamena–Nduga agar tidak mengangkut barang yang mereka klaim sebagai logistik militer. Ancaman juga ditujukan kepada pekerja konstruksi, perusahaan pembangunan jalan, dan aktivitas pemerintahan di luar Kota Kenyam.
Situasi ini menjadi perhatian mantan Penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si., mengingat masyarakat masih menghadapi keterbatasan transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi kebutuhan pokok.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sopir, pekerja pembangunan, tenaga kesehatan, dan guru merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Nduga. Mereka tidak boleh menjadi sasaran kekerasan,” demikian penegasan yang perlu dikonfirmasi langsung kepada Namia sebelum dipublikasikan sebagai pernyataan resminya.
Ancaman terhadap transportasi dikhawatirkan memperburuk keterisolasian distrik-distrik terpencil. Jalur distribusi yang terganggu berpotensi meningkatkan harga kebutuhan pokok sekaligus menyulitkan masyarakat memperoleh pelayanan dasar.
Persoalan tersebut semakin serius ketika pembangunan jalan turut menjadi sasaran ancaman. Infrastruktur penghubung antardistrik merupakan kebutuhan strategis untuk membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan.
“Ketika sopir takut melintas dan pekerja takut membangun, masyarakatlah yang paling merasakan akibatnya. Nduga membutuhkan keamanan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” merupakan rumusan pernyataan lain yang juga memerlukan persetujuan Namia.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten Nduga di bawah kepemimpinan Bupati Yoas Beon didorong memperkuat koordinasi guna menjamin keselamatan warga serta keberlanjutan distribusi logistik.
Langkah tersebut perlu melibatkan aparat keamanan sesuai kewenangannya, tokoh adat, pemimpin gereja, dan masyarakat setempat dengan mengedepankan perlindungan warga sipil serta pencegahan eskalasi konflik.
Di tengah berbagai persoalan keamanan, masyarakat Nduga membutuhkan kepastian bahwa aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tidak kembali terhenti.
Nduga tidak boleh kembali terisolasi akibat ancaman kekerasan. Sebab, ketika akses transportasi dan pembangunan terputus, yang dipertaruhkan bukan sekadar konektivitas wilayah, melainkan keselamatan dan masa depan masyarakat Papua.
