Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Perkuat Penanganan Banjir di Sumatra
Oleh: Alexander Royce*)
Krisis banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada akhir tahun 2025 telah menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hujan ekstrem yang terus mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu gelombang bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga menghimpun dampak luas terhadap sektor sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Korban jiwa, ribuan rumah rusak, dan hampir satu juta jiwa mengungsi menunjukkan betapa massifnya tantangan ini. Namun di tengah badai kesulitan itu, muncul kebersamaan tanpa sekat antara pemerintah dan elemen masyarakat yang membuktikan kekuatan gotong royong bangsa Indonesia.
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah merespons dengan cepat dan tegas untuk mengatasi dampak bencana. Strategi respons nasional mencakup pemulihan layanan dasar, restorasi ekonomi, serta percepatan pembukaan infrastruktur vital yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang. Penyediaan tenaga cadet dari lembaga pemerintahan dan dukungan koordinasi lintas kementerian menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk kembali memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.
Dalam konteks penanganan kesehatan pascabanjir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa gotong royong menjadi modal sosial utama dalam mempercepat pemulihan. Ia menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo menuntut bantuan kemanusiaan yang cepat dan koordinasi erat antara pemerintah pusat, Palang Merah Indonesia (PMI), serta elemen masyarakat. Menurut Menkes, meskipun sebanyak 87 rumah sakit sempat terdampak dan beberapa puskesmas tidak beroperasi, kolaborasi tim kesehatan dari berbagai pihak telah berhasil mengembalikan seluruh rumah sakit ke fungsi maksimal dalam waktu sekitar dua minggu pascabanjir. Ia juga menggambarkan tantangan logistik di wilayah terpencil yang hanya bisa dijangkau melalui perahu atau kendaraan khusus, serta upaya rotasi ribuan relawan kesehatan agar layanan dasar tetap berjalan di pusat pengungsian dan daerah akses sulit. Dukungan PMI turut mendapat apresiasi karena perannya dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara efektif di lokasi terdampak.
Atmosfer kolaboratif ini juga tampak dari keterlibatan partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menyatakan bahwa relawan yang dikirim ke Sumatra bukan hanya bersifat umum, melainkan terdiri atas tenaga dengan keahlian khusus yang sangat dibutuhkan di lapangan. Relawan tersebut mencakup montir untuk perbaikan kendaraan dan peralatan, tenaga kesehatan, ahli bangunan, hingga psikolog yang mendukung proses trauma healing bagi korban. Dalam pidatonya saat melepas relawan, Almuzzammil menegaskan bahwa semangat awal tahun baru diisi dengan pengabdian nyata kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah, bukan sekadar perayaan. Ia juga menyoroti kontribusi relawan PKS dalam penyediaan listrik tenaga surya dan pengeboran air bersih, sebagai solusi atas kebutuhan mendesak di beberapa titik wilayah terdampak. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi terencana dan berkelanjutan dengan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Kontribusi relawan dari berbagai provinsi, baik yang dikirim oleh partai politik, organisasi kemanusiaan, perguruan tinggi, maupun organisasi profesi, turut memperkuat respons nasional. Ribuan relawan dari berbagai latar belakang bekerja bahu-membahu membersihkan puing, menyalurkan bantuan logistik, serta mengelola pos layanan kesehatan dan dapur umum di pusat pengungsian. Dunia akademik pun tak ketinggalan; lembaga pendidikan tinggi mengirimkan tim dukungan psikososial dan bantuan logistik, menunjukkan bahwa kemanusiaan tak mengenal batas sektor.
Tak hanya itu, dukungan terhadap pemulihan sosial-ekonomi juga tampak nyata. Pemerintah melalui berbagai kementerian telah meluncurkan program pemulihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan terdampak dengan target pemulihan dalam satu tahun, termasuk dukungan finansial dan restrukturisasi pinjaman untuk usaha yang terkena dampak. Hal ini memperlihatkan bahwa respons tidak hanya fokus pada penyelamatan jangka pendek, tetapi juga pembangunan kembali kehidupan warga secara komprehensif.
Kerja sama lintas elemen telah menciptakan momentum kebangkitan bersama. Solidaritas nasional tercermin melalui pengiriman bantuan dari daerah jauh seperti Jawa, Bali, hingga Kalimantan, menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat Indonesia melampaui batas geografis. Kolaborasi antara sektor publik dan masyarakat membuktikan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi ketika menghadapi ujian besar. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa upaya ini merupakan ekspresi nyata dari prinsip nasional Bhinneka Tunggal Ika, bahwa di tengah perbedaan, kita tetap satu tekad untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatra.
Seiring berjalannya waktu, fokus saat ini tidak hanya pada pemulihan darurat, tetapi juga pada pembangunan kembali kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan organisasi internasional dan lokal, memperluas akses layanan dasar di komunitas terpencil, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam tahap rekonstruksi. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sumatra bukan hanya pulih dari dampak banjir dan longsor, tetapi bangkit menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan.
Dengan peran aktif pemerintah yang sinergis bersama relawan dan seluruh elemen masyarakat, Indonesia menunjukkan bahwa solidaritas dan kepemimpinan yang kuat mampu menghadirkan solusi nyata di tengah krisis. Kebersamaan ini adalah cerminan nilai luhur bangsa, sekaligus bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan relawan amat krusial dalam memperkuat penanganan bencana. Dengan semangat gotong royong yang terus menyala, kita optimis bahwa pemulihan Sumatra akan berjalan cepat dan berkualitas, menciptakan harapan baru bagi masyarakat terdampak.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial