Literasi Digital Perkuat Advokasi Berbasis Data untuk Pembangunan Papua

Papua – Penguatan resiliensi media melalui peningkatan literasi digital, budaya verifikasi informasi, dan advokasi berbasis data dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan Papua yang lebih konstruktif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menyaring informasi agar ruang digital tetap menjadi sarana edukasi, kolaborasi, dan pembangunan.

Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, menegaskan bahwa kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat. Menurutnya, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh pengguna media sosial yang berperan sebagai penyebar informasi di ruang digital.

“Di era digital saat ini, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama. Setiap informasi perlu dipastikan kebenarannya sebelum disebarluaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dampak negatif di tengah masyarakat,” ujar Misbah.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, namun hasil yang dihasilkan tetap memerlukan proses verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel. Karena itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana dengan tetap mengedepankan ketelitian dan berpikir kritis.

Menurut Misbah, penguatan literasi digital juga akan mendukung peningkatan kualitas advokasi publik di Papua. Organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat sipil, maupun berbagai aktor lokal diharapkan membangun setiap advokasi berdasarkan riset yang kredibel, data yang valid, dan komunikasi publik yang bertanggung jawab sehingga mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi proses pembangunan.

Ia juga menekankan bahwa media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan penyebaran informasi yang membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar popularitas. “Setiap informasi yang dipublikasikan hendaknya memberikan nilai tambah, mendorong penyelesaian persoalan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Papua,” katanya.

Misbah turut mendorong kolaborasi antara media, pemerintah daerah, akademisi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat budaya riset dan verifikasi informasi. Sinergi tersebut diyakini akan memperkuat resiliensi media, meningkatkan kualitas advokasi berbasis data, serta mendukung lahirnya kebijakan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan ekosistem informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab, pembangunan Papua diharapkan dapat berlangsung secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.