Papua Kian Mandiri, Pemerintah Perkuat Arah Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Markus Yabansabra *)
Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka aksesekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraihkesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkanbahwa Papua bukan lagi sekadar wilayah dengan kekayaan alam melimpah, melainkanbagian dari Indonesia yang sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.
Salah satu kebijakan yang menjadi fondasi pembangunan adalah penerapan OtonomiKhusus (Otsus). Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besardalam mengelola pembangunan, sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalamjumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun, yang diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, sertapemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Anggaran tersebut juga digunakan dalampembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan usaha kecil, sehinggamenciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Menurut pengamat kebijakan publikProf. Adriana Elisabeth, keberadaan Otsus merupakan instrumen penting untukmengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam aruspembangunan nasional.
Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitasekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua yang mulai dirintis sejak era PresidenSoeharto kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan panjang mencapailebih dari 4.300 kilometer, jalur ini menghubungkan daerah-daerah terpencil denganpusat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terasa langsung pada penurunan hargakebutuhan pokok di pedalaman karena distribusi barang menjadi lebih lancar. Selain itu, hadirnya Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre di Jayapura, hingga pasar rakyat di Asmat dan Wamena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka akses ekonomiseluas mungkin. Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah KemendagriRestuardy Daud, pembangunan infrastruktur di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperkuatintegrasi ekonomi nasional.
Di tengah gencarnya pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi rakyat, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, hingga penguatan koperasi terusdigalakkan. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua, yakni perempuan pedagangtradisional yang menjual hasil kebun dan kerajinan lokal, menjadi bukti konkret bahwapemerintah tidak mengabaikan peran ekonomi berbasis komunitas. Melalui dukunganKementerian Koperasi dan UKM, kelompok ini kini memperoleh akses yang lebih baikterhadap fasilitas usaha dan pemasaran. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan untuk petani kopi, nelayan, dan pengrajin memungkinkan merekamengembangkan usaha dengan beban bunga yang jauh lebih ringan.
Langkah lain yang mendapat perhatian besar adalah pengembangan potensi lokal. Komoditas khas Papua seperti kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, dan hasillaut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintahmemberikan dukungan melalui pelatihan budidaya, teknik pasca panen, dan sertifikasikualitas produk agar produk Papua mampu bersaing di pasar global. Pada 2023, eksporkopi Arabika dari Wamena meningkat signifikan berkat program pendampingan yang berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwakeberhasilan pengembangan komoditas lokal tidak hanya meningkatkan pendapatanpetani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya Papua.
Perhatian pemerintah tidak berhenti di sektor ekonomi pedalaman, melainkan juga menyasar kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, misalnya, upaya pengembanganekonomi difokuskan pada kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa perbatasan harus dikelola dengan baikkarena menjadi teras negara sekaligus wajah Indonesia. Peningkatan infrastruktur, pengelolaan keamanan, hingga pemberdayaan UMKM di sekitar perbatasan menjadiprioritas agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini menunjukkan bahwapembangunan Papua dilihat secara menyeluruh, mencakup wilayah pedalaman hinggatapal batas negara.
Konsistensi pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga dibarengi denganupaya memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat adat. Pendekataninklusif ini menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berhenti pada pembangunanfisik, tetapi juga melahirkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan memang masih ada, seperti kesenjangan antarwilayah dan keterbatasanakses di daerah tertentu, namun arah kebijakan yang ditempuh memperlihatkanprogres nyata. Dengan komitmen yang terus diperkuat, Papua semakin memilikipeluang untuk tumbuh sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Ke depan, agenda pembangunan Papua tidak semata-mata ditujukan pada peningkatanangka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas masyarakatlokal agar mampu menjadi aktor utama dalam perubahan. Dengan dukungan kebijakanOtsus, infrastruktur yang semakin terhubung, pemberdayaan UMKM, sertapengembangan potensi lokal, pemerintah menempatkan Papua sebagai bagian integral dari visi Indonesia maju. Semua langkah ini memperlihatkan bahwa Papua bukan lagiwilayah yang hanya dipandang dari potensi sumber daya alamnya, melainkan juga sebagai ruang hidup masyarakat yang berhak atas kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama.
*) Peneliti Bidang Ekonomi Daerah Papua