Pemerintah Fokus Jaga Pasar dan Cegah PHK di Semua Sektor
Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di seluruh sektor industri.
“Banyak program-program dari kementerian yang sifatnya pemberdayaan dan menahan supaya masyarakat tidak turun kelas,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Menurutnya, Kementerian Sosial memberikan berbagai dukungan seperti bantuan pemberdayaan, akses permodalan berbunga rendah, hingga pelatihan kerja. Program-program ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak PHK agar tetap memiliki peluang baru dan tidak kehilangan arah dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Kalau pelaku usaha kecil tidak punya modal, bagaimana bisa bertahan? Makanya kita bantu akses pinjaman berbunga rendah,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pelatihan kerja yang diberikan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini, terutama di sektor-sektor yang masih menyerap tenaga kerja.
“Jangan sampai pelatihan hanya jadi formalitas. Harus relevan dan bisa langsung dimanfaatkan,” kata Gus Ipul.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalankan sejumlah program perlindungan sosial bagi korban PHK. Di antaranya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan uang tunai, akses pasar kerja, serta pelatihan. Ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 untuk meringankan beban ekonomi pekerja.
Sebagai bagian dalam upaya mengatasi ancaman PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah segera meluncurkan Satuan Tugas PHK (Satgas PHK).
“Kan sudah clear, salah satunya kan Satgas PHK. Kan Mensesneg akan meluncurkan. (Satgas PHK) itu salah satu strategi,” ujar Yassierli di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Kuningan, Jakarta.
Satgas ini akan melibatkan perwakilan pemerintah, serikat pekerja, pelaku industri, akademisi, dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk mencegah PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, serta memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah agar tidak pasif dalam menghadapi potensi krisis ketenagakerjaan. Cucun juga menekankan pentingnya intervensi langsung terhadap dunia usaha maupun para pekerja.
Dengan sinergi lintas kementerian, pelibatan legislatif, serta program-program adaptif yang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga pasar dan menekan angka PHK.
“Kalau pengusaha bilang sudah berat dengan operasional, negara harus hadir, cari solusi. Kami ingin negara benar-benar hadir, melakukan intervensi, agar pengusaha dan tenaga kerja bisa sama-sama bertahan,” pungkasnya.
