Pemerintah Kerahkan 366 Tenaga Medis & Kesehatan Di Aceh Pascabanjir, Warga Tolak Simbol Separatisme

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana dengan mengerahkan 366 Tenaga Medis dan Kesehatan ke Provinsi Aceh pascabanjir dan longsor. Langkah cepat dan terukur ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak.

Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan secara resmi melepas Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch II untuk bertugas pada periode 5–18 Januari 2026. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah, menegaskan bahwa pengiriman ratusan tenaga kesehatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

“Kementerian Kesehatan kembali melepas Tenaga Cadangan Kesehatan sebagai bentuk keberlanjutan dari upaya pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat Aceh pulih secara cepat dan menyeluruh,” ujar Prof. Asnawi.

Sebanyak 366 relawan kesehatan tersebut ditempatkan di sejumlah kabupaten yang terdampak, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Para tenaga medis ini memperkuat layanan di rumah sakit, puskesmas, hingga pos-pos kesehatan di lokasi pengungsian. Pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, aman, dan berkesinambungan di tengah masa pemulihan.

Upaya pemerintah pusat tersebut berjalan seiring dengan langkah sigap pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat ratusan puskesmas telah kembali berfungsi dan aktif melayani masyarakat. Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menyampaikan bahwa pemulihan layanan kesehatan primer menjadi prioritas utama.

“Kami memastikan puskesmas kembali beroperasi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan dasar pascabencana,” katanya.

Di tengah proses pemulihan, situasi sosial di Aceh juga menunjukkan kematangan dan kedewasaan masyarakat. Warga secara tegas menolak segala bentuk simbol separatisme yang dinilai tidak relevan dan berpotensi mengganggu stabilitas. Sikap tersebut mencerminkan kuatnya semangat persatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan dan kebangkitan Aceh bersama pemerintah.

Kehadiran ratusan tenaga medis, pulihnya fasilitas kesehatan, serta dukungan penuh masyarakat menjadi fondasi kuat bagi Aceh untuk bangkit lebih cepat. Pemerintah optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pusat, daerah, dan masyarakat, Aceh akan segera kembali pulih, sehat, dan stabil, sekaligus memperkuat persatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.