Setahun Berjalan, Program MBG Bukti Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Berjalannya satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum penting dalam perjalanan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan ketahanan pangan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat bahwa investasi pada gizi bukan sekadar intervensi sosial, tetapi fondasi utama bagi lahirnya generasi unggul yang sehat, produktif, dan kompetitif. Program ini hadir bukan hanya sebagai bantuan pangan, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyasar akar persoalan kualitas SDM sejak usia dini.

Sejak awal implementasi, pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari visi besar mencetak generasi emas Indonesia 2045. Melalui kebijakan ini, jutaan anak sekolah dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan akses pada makanan yang memenuhi standar gizi seimbang. Langkah ini sejalan dengan pandangan global bahwa pembangunan manusia tidak bisa hanya diukur dari akses pendidikan atau layanan kesehatan, tetapi harus dimulai dari pemenuhan gizi harian yang memadai. Dengan pola distribusi yang terkoordinasi dan melibatkan pemerintah daerah, program ini juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal, karena bahan pangan diserap dari petani dan pelaku UMKM setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa keberhasilan program semacam MBG ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu kekuatan anggaran, kesiapan SDM pelaksana, dan ketersediaan infrastruktur distribusi. Pemerintah dinilai telah menunjukkan keberanian fiskal dengan mengalokasikan anggaran khusus yang diarahkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga penguatan sistem distribusi dan pengawasan gizi. Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir secara serius, tidak setengah hati, dalam memastikan intervensi gizi berjalan tepat sasaran. Dalam konteks ini, anggaran bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Lebih lanjut, distribusi dan pelaksanaan program di lapangan memerlukan kesiapan teknis yang matang. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menekankan bahwa kualitas program tidak hanya ditentukan dari menu yang disajikan, tetapi juga kompetensi para petugas penjamah makanan. Pemerintah merespons hal ini dengan menggelar pelatihan intensif bagi para pelaksana di berbagai wilayah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses, memastikan setiap tahapan pelaksanaan memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan. Penguatan kapasitas ini juga menjadi peluang peningkatan skill bagi pelaku lokal sehingga mendorong munculnya tenaga kerja yang lebih profesional di bidang penyediaan pangan masyarakat.

Dari sisi keamanan pangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan pentingnya menjaga mutu makanan sebagai bagian dari upaya melindungi nyawa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperkuat mekanisme pengawasan pangan dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Langkah ini memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan bukan hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi. Dengan standardisasi yang diperkuat, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan kalori, tetapi juga menanamkan budaya konsumsi sehat sejak dini yang berdampak jangka panjang pada kualitas kesehatan masyarakat.

Program MBG juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah. Data dari sejumlah pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan permintaan bahan pangan dari kelompok tani dan UMKM lokal yang menjadi mitra penyedia bahan makanan. Dengan demikian, program ini memiliki dampak ganda: memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Hal ini relevan dengan arahan Presiden bahwa program sosial harus memberi efek ekonomi dan membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi pelaku lokal.

Antusiasme masyarakat penerima manfaat semakin menguat karena program ini tidak hanya datang dalam bentuk bantuan, tetapi juga edukasi. Sejumlah sekolah kini menjadikan MBG sebagai sarana pembelajaran tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat. Pemerintah daerah dan tenaga kesehatan turut dilibatkan untuk memberikan edukasi langsung, memastikan bahwa kesadaran akan gizi tidak hanya berhenti pada penerimaan bantuan, tetapi membentuk perilaku baru yang lebih sehat dan produktif.

Satu tahun berjalan, program MBG telah memperlihatkan arah kebijakan yang progresif dan berbasis keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan sesaat, tetapi membangun ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan pengawasan ketat, peningkatan kualitas pangan, pemberdayaan SDM lokal, serta integrasi dengan sektor kesehatan dan ekonomi, MBG dapat menjadi model kebijakan sosial yang efektif dan inklusif.

Melihat perkembangan ini, optimisme publik terhadap kebijakan pemerintah semakin menguat. Program MBG menjadi bukti bahwa keberpihakan negara terhadap rakyat bukan hanya slogan, melainkan kerja konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya. Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah tetap konsisten menempatkan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur manusia.

Dengan komitmen yang terjaga dan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, program MBG diharapkan menjadi pijakan penting bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kuat, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa bersinergi memastikan bahwa kebijakan ini terus berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai bangsa besar, Indonesia patut percaya diri bahwa dengan langkah konkret seperti MBG, cita-cita besar mencetak generasi unggul bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang makin dekat diwujudkan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi