Generasi Emas Papua Terancam: Bisnis Ganja OPM di Balik Pendanaan Kekerasan

Oleh: Frits B. Ramandey
Ketua Komnas HAM Papua

Papua sedang berbicara tentang masa depan. Kita berbicara mengenai generasi emas, anak-anak Papua yang harus mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, serta ruang untuk tumbuh menjadi manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, setiap tindakan yang merusak masa depan anak-anak Papua harus dilihat sebagai persoalan serius, termasuk budidaya dan perdagangan ganja yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata.

Penemuan ladang ganja di Pegunungan Bintang merupakan sebuah ironi di tanah Papua. Apalagi kejadian tersebut dikaitkan dengan kelompok bersenjata OPM Kodap XXXV Bintang Timur yang selama ini menggaungkan narasi perjuangan Papua. Jika benar kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan menopang aktivitas kekerasan, maka terdapat kontradiksi yang sangat mendasar antara narasi perjuangan dengan tindakan di lapangan.

Perjuangan apa pun tidak boleh mengorbankan generasi muda. Ketika narkotika masuk ke dalam kehidupan masyarakat, dampaknya tidak berhenti pada persoalan hukum. Narkotika dapat merusak kesehatan, pendidikan, relasi sosial, produktivitas, bahkan masa depan keluarga. Karena itu, menjadikan ganja sebagai komoditas untuk membiayai aktivitas kelompok bersenjata harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap hak hidup dan hak generasi muda Papua untuk berkembang secara sehat.

Lebih memprihatinkan apabila budidaya ganja justru dinormalisasi melalui pernyataan elite atau juru bicara kelompok bersenjata. Kami mengecam normalisasi budidaya ladang ganja yang digaungkan petinggi OPM melalui Juru Bicara Sebby Sambom. Narasi semacam itu berbahaya karena dapat membentuk persepsi seolah-olah narkotika merupakan bagian yang wajar dari perjuangan politik.

Papua tidak boleh mewariskan kepada anak-anaknya dua hal sekaligus: kekerasan dan narkotika. Anak-anak Papua membutuhkan sekolah, bukan ladang ganja. Mereka membutuhkan ruang bermain, bukan lingkungan yang dipenuhi senjata. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bekerja dan membangun daerahnya, bukan masa depan yang ditentukan oleh ekonomi ilegal.

Karena itu, keterkaitan antara budidaya ganja, perdagangan narkotika, dan pendanaan kekerasan perlu diusut secara serius oleh aparat penegak hukum. Penanganannya harus dilakukan berdasarkan hukum, bukti yang dapat diverifikasi, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dalam setiap operasi penegakan hukum.

Pada saat yang sama, masyarakat Papua harus berani mengatakan bahwa kekerasan dan narkotika bukan jalan menuju masa depan. Kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan Papua harus memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup aman tanpa intimidasi, ancaman, maupun paparan narkotika.

Pemerintah juga tidak boleh berhenti pada tindakan represif. Pencegahan harus diperkuat melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengawasan wilayah perbatasan, dan perlindungan anak. Generasi muda harus diberikan alternatif masa depan yang jauh lebih menjanjikan daripada ekonomi ilegal.

Jika Papua ingin berbicara tentang masa depan dan generasi emas, maka perang terhadap narkotika dan kekerasan harus menjadi agenda bersama. Tidak boleh ada romantisasi terhadap ladang ganja, apalagi jika keuntungan dari kegiatan tersebut diduga mengalir untuk membiayai kekerasan.

Pada akhirnya, ukuran perjuangan bukanlah seberapa banyak senjata yang dimiliki atau seberapa luas wilayah yang dikuasai. Ukuran perjuangan adalah seberapa besar kehidupan rakyat dapat dilindungi. Jika sebuah gerakan justru membuat anak-anak Papua kehilangan masa depan karena kekerasan dan narkotika, maka masyarakat berhak mempertanyakan untuk siapa sebenarnya perjuangan itu dilakukan.