CNG Merah Putih: Energi dan Napas Baru bagi Warung dan Usaha Kecil
Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus mencari terobosan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Salah satu langkah yang tengah dimatangkan adalah pengembangan compressed natural gas (CNG) 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kg. Program tersebut tidak sekadar diarahkan sebagai diversifikasi sumber energi, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner yang sangat bergantung pada energi untuk kegiatan produksi sehari-hari.
Bagi warung makan, usaha katering, pedagang kaki lima, hingga pelaku industri makanan rumahan, biaya energi merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan besarnya biaya operasional. Karena itu, kehadiran alternatif energi yang efisien dan dapat memanfaatkan sumber daya domestik menjadi peluang strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan daya saing.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai penggunaan CNG 3 kg berpotensi berjalan efektif apabila diarahkan kepada UMKM di bidang kuliner atau food and beverage (FnB). Menurutnya, potensi efisiensi biaya operasional menjadi alasan utama mengapa pengenalan energi alternatif tersebut layak dikembangkan.
Faisal menjelaskan bahwa pemanfaatan CNG dapat membantu menekan biaya produksi sehingga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing. Bagi UMKM kuliner yang menggunakan tabung gas setiap hari, efisiensi biaya energi dapat memberikan dampak terhadap struktur biaya secara keseluruhan.
Meski demikian, Faisal menekankan bahwa penerapan teknologi baru tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Program percontohan perlu dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan CNG benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kelompok sasaran juga harus ditentukan secara tepat, terutama UMKM kuliner yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap penggunaan gas untuk proses memasak.
Pandangan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang kini tengah mematangkan skema implementasi CNG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya memastikan kesiapan seluruh rantai program, mulai dari sisi hulu, hilir, teknologi, distribusi, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah sedang menyusun skema pelaksanaan CNG agar program tersebut dapat diterapkan secara aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar percepatan implementasi, tetapi juga memperhitungkan kesiapan teknis serta pengalaman pengguna.
Sebelum diterapkan secara luas, pemerintah akan melakukan pengujian pada tahap ketiga program CNG dengan memanfaatkan fasilitas dan lingkungan UMKM di kawasan Lemigas. Tahap uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk mengevaluasi teknologi, mekanisme penggunaan, hingga respons masyarakat terhadap energi alternatif tersebut.
Laode mengungkapkan bahwa tabung CNG yang akan digunakan dalam uji coba di lingkungan Lemigas telah tersedia. Dengan kesiapan tersebut, pengujian dapat segera dilakukan setelah skema teknis dan operasional diselesaikan. Hasil uji coba nantinya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah meningkatkan produksi dan distribusi CNG dalam skala lebih besar.
Kebijakan ini juga memiliki dimensi strategis bagi ketahanan energi nasional. Selama ini, kebutuhan LPG 3 kg masih banyak dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat Indonesia menghadapi tantangan ketika harga energi global mengalami perubahan atau ketika terjadi gangguan pada rantai pasok internasional.
Pemanfaatan CNG menjadi salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan mengoptimalkan penggunaan gas bumi domestik. Gas yang diproduksi dari dalam negeri dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan CNG tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis bahan bakar, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi.
Bagi UMKM, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada desain kebijakan yang memperhatikan aspek keterjangkauan, keamanan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan infrastruktur. Uji coba menjadi instrumen penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala sebelum program diperluas.
Jika diterapkan secara tepat, CNG berpotensi menghadirkan manfaat berlapis. Pelaku UMKM memperoleh alternatif energi, biaya operasional berpeluang menjadi lebih efisien, sementara pemerintah dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Pengembangan CNG juga menunjukkan bahwa agenda ketahanan energi dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Warung kecil, usaha katering, pedagang makanan, hingga berbagai UMKM kuliner merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap kebutuhan energi mereka berarti turut menjaga keberlangsungan roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Karena itu, program CNG Merah Putih perlu dipandang sebagai langkah bertahap menuju sistem energi yang lebih beragam, efisien, dan berbasis sumber daya nasional. Dengan pengujian yang matang, pengawasan yang kuat, serta pelibatan pelaku usaha sebagai pengguna, CNG berpeluang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menciptakan energi yang lebih mandiri sekaligus memberikan napas baru bagi UMKM Indonesia.
Ke depan, keberhasilan CNG Merah Putih akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam memastikan ketersediaan infrastruktur, keamanan tabung dan perangkat, kemudahan distribusi, serta edukasi kepada masyarakat pengguna. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, program ini diyakini mampu menjadi solusi energi yang tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga memperkuat produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha kecil di berbagai daerah.
*) Pemerhati Energi