Langkah Tegas Prabowo dalam Menangani Narkoba dan Penyelundupan: Indonesia Menuju Keadilan Sosial
Oleh: Mahfud Baihaqi *)
Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa maraknya penyalahgunaan narkoba dan penyelundupan barang ilegal yang mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus yang kembali mengemuka terjadi di Kualanamu Internasional Airport (KNIA), menunjukkan bahwa berbagai upaya pemberantasan belum memberikan efek jera. Petugas keamanan berhasil menggagalkan penyelundupan 1 kilogram sabu-sabu yang dibawa oleh seorang penumpang bernama MFK, warga Aceh Utara, yang hendak berangkat menuju Kendari, Sulawesi Tenggara.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Rajamin Sirait, mengutarakan keprihatinannya dan menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat di KNIA. Menurutnya, para petugas perlu bertindak tegas tanpa kompromi dalam setiap kasus narkotika demi mencegah peredaran narkoba yang mengancam generasi bangsa.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah-langkah tegas telah diambil untuk menangani permasalahan Narkoba maupun penyelundupan. Langkah ini juga mempertegas komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan perlindungan generasi mendatang.
Melalui sinergi antar lembaga, seperti Polri, TNI, BIN, BNN serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, upaya pemberantasan narkoba dan penyelundupan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan rakyat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera. Tindakan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan penyuluhan, menciptakan masyarakat yang lebih tanggap terhadap ancaman-ancaman tersebut.
Baru-baru ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang. Dalam pertemuan yang digelar secara daring, Jenderal Sigit menekankan pentingnya mendukung Asta Cita Presiden serta berbagai program pemerintah. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus narkoba dan penyelundupan menjadi prioritas utama. Jenderal Sigit tidak hanya menyerukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong upaya pencegahan yang lebih sistematis.
Langkah konkret dari pihak kepolisian ini menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas keamanan negara. Penanggulangan masalah narkoba, yang telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda, mendapatkan perhatian khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkoba merusak tatanan sosial dan mengancam masa depan bangsa. Oleh karena itu, tindakan tegas dalam penegakan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, memberikan apresiasi terhadap perintah Presiden Prabowo yang meminta TNI turut serta dalam memerangi narkoba. Menurutnya, partisipasi aktif TNI dalam pemberantasan narkoba adalah bagian dari tugas bela negara. Hal ini menunjukkan sinergi antara Polri dan TNI dalam menghadapi tantangan yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas, tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.
Hamid Bahasyim menekankan bahwa upaya bersama antara TNI dan Polri dalam memerangi narkoba adalah langkah strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Sementara itu, dukungan dari masyarakat dan kementerian terkait juga diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pemberantasan berjalan efektif. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih baik.
Selain fokus pada narkoba, pemerintah juga mencermati isu penyelundupan barang-barang ilegal. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa penyelundupan masih menjadi masalah serius yang menyebabkan kebocoran devisa. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar pendapatan negara tidak hilang akibat praktik ilegal tersebut. Kebocoran devisa tidak hanya merugikan negara tetapi juga menghambat upaya pembangunan yang lebih luas.
Budi Gunawan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah ini. Dengan sinergi yang baik, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang merugikan masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan mengatasi penyalahgunaan narkoba dan penyelundupan, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penanganan masalah-masalah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.
Keberhasilan dalam pemberantasan narkoba dan penyelundupan akan membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam bentuk informasi maupun keterlibatan langsung dalam program-program pencegahan, sangat diperlukan. Kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga generasi muda dari pengaruh buruk narkoba harus menjadi prioritas bersama.
Langkah-langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo dan jajarannya mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat. Harapannya, semua tindakan ini tidak hanya sekadar slogan, tetapi juga terwujud dalam bentuk hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat melangkah menuju keadilan sosial yang diharapkan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.
Melalui kebijakan yang tepat dan tindakan yang efektif, pemerintah berusaha membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan bangsa. Dalam menghadapi tantangan narkoba dan penyelundupan, keberanian dan ketegasan akan menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.
*) Pengamat Sosial dan Hukum
