Pemerintah Gandeng BUMN Siapkan Skema Khusus Demi Perkuat Kopdes Merah Putih
Kartika Wirjoatmodjo Direktur Utama PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Kompas/Agus Susanto (AGS) 28-03-2016
Jawa Timur – Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan komitmen pemerintah bersama BUMN dalam memperkuat keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Kami berharap koperasi bisa menggarap bisnis sesuai potensi daerah masing-masing, seperti penggilingan padi, ekowisata, dan lain sebagainya,” ujar Kartiko.
Ia menambahkan, pemerintah melalui BUMN akan memberikan peluang bisnis captive kepada koperasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang wajar. Sesuai arahan Satuan Tugas (Satgas), pencairan pembiayaan ditargetkan dapat terealisasi pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2025.
“Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan ke sana. Karena itu, masyarakat desa perlu memastikan program usaha ini terlaksana dengan baik sebelum diajukan ke bank-bank milik negara,” jelasnya.
Sebagai mitra strategis pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyiapkan skema pembiayaan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan koperasi desa. Skema tersebut meliputi pembiayaan modal kerja maupun investasi, mulai dari pengadaan sarana prasarana, pengembangan usaha, hingga pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat desa.
Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pengurus KDKMP melalui pelatihan penyusunan proposal bisnis, sekaligus mendampingi proses pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.
“Tentunya, ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena ini merupakan tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dengan dinas-dinas koperasi di daerah,” ucap Agus.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan skema pembiayaan yang ditawarkan BRI bersifat fleksibel sesuai rencana bisnis koperasi. Misalnya, untuk kebutuhan modal kerja dapat digunakan untuk pengadaan barang dagangan seperti pupuk, LPG, atau sembako.
Sedangkan pembiayaan investasi dapat diarahkan pada pembangunan gudang, renovasi toko, hingga kendaraan operasional koperasi. Dengan begitu, pembiayaan benar-benar mendukung pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan optimismenya. Ia percaya KDKMP mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi mandiri yang meningkatkan daya saing masyarakat desa.
“KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan dukungan BUMN dan BRI. Kami berharap kegiatan ini menjadi pintu awal bagi koperasi untuk memperkuat kompetensi dan daya saing ke depan,” ungkapnya.
Dengan dukungan skema pembiayaan khusus serta digitalisasi pengelolaan, KDKMP diharapkan mampu berkembang sebagai pusat ekonomi lokal yang mandiri, produktif, dan modern.
